Rapat audensi dan koordinasi awal pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Majene antara Pemkab Majene dan Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulawesi Barat, Kamis (10/6/2021) di ruang rapat Bupati Majene.
Majene, mandarnews.com – Rehabilitasi dan renovasi sekolah hancur akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Majene akan segera dilakukan.
Rehabilitasi tersebut berupa perbaikan ruang kelas, toilet, lapangan upacara, pagar, papan nama sekolah, sarana cuci tangan, drainase dan tiang bendera.
Ada lima sekolah yang akan dikerjakan lebih awal dalam program ini, sekolah dasar (SD) 003 Buttutala, Lombang, Kec. Malunda, SD 027 Tatibajo, Salutambung, Kec. Ulumanda, SD 029 Kalausu, Kec. Ulumanda, SD Negeri 24 Inpres Paku, Tandeallo, Kec. Ulumanda dan SDN 3 Tammajannang, Kec. Ulumanda.
Hal ini sesuai dengan keputusan rapat audensi dan koordinasi awal pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Majene yang dilaksanakan Bupati Majene, Lukman bersama dengan pihak Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulawesi Barat, Kamis (10/6) di ruang rapat Bupati Majene.
Saat ini pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar tengah bersiap membangun lima sekolah dasar yang berada di dua Kecamatan terdampak Gempa yaitu Kec. Malunda dan Ulumanda.
Jika pengerjaan sesuai jadwal maka rehab sekolah tersebut akan selesai 221 hari atau hingga 31 Desember 2021.
Bupati Majene, Lukman yang mendapatkan laporan mengaku senang dengan progres penanganan fasilitas sekolah yang terdampak gempa.
Ia berkomitmen akan mendukung pihak Balai Prasarana dan Permukiman Sulbar dalam hal persiapan pembangunan seperti perizinan dan lainnya.
“Kami siap mendukung pihak balai, termasuk mempercepat perizinan tanpa mempersulit, sepanjang sesuai dengan syarat perizinan,” ucap Lukman saat memimpin rapat koordinasi.
Senada dengan Bupati Majene, Kepala Dinas (Kadis) PTSP Djazuli Muchtar akan turut memberikan pelayanan terbaik dalam rangka percepatan kegiatan.
“Jika memang sesuai prosedur perizinan yang dilalui karena kami juga diatur regulasi instruksi Gubernur yang kewajibannya harus dipenuhi,”ucap Djazuli.
Pertemuan tersebut berlangsung 30 menit yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Majene, beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terlihat, hadir diantaranya Kepala PU – PR, Kepala Dinas LHK, Kepala BKAD, perwakilan Disdikpora serta pihak kontraktor dan konsultan.
(Mutawakkir Saputra)
