Saat Sekretaris Daerah (Sekdes) Ardiansyah (tengah) memimpin rapat rasionalisasi belanja, Rabu (24/11/2021).
Majene, mandarnews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene, Ardiansyah menawarkan dua opsi (pilihan) kepada sejumlah kepala dinas organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) lainnya terkait rasionalisasi rencana belanja rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022.
Opsi yang disampaikan oleh Sekda Majene, dalam rapat rasionalisasi rencana belanja, Rabu (24/11) di ruang pola kantor Bupati Majene ini bersama semua kepala dinas OPD adalah rasionalisasi rencana belanja untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau rasionalisasi belanja pada pagu tiap OPD.
Rasionalisasi dilakukan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja pada APBD 2022. Mengingat total rencana belanja yang ada dalam RAPBD 2022 saat ini melebihi dari pendapatan atau anggaran yang ada.
Total rasionalisasi rencana belanja yang dilakukan adalah 20 milyar.
Keadaan inilah yang membuat Pemkab Majene harus memutar otak melakukan rasionalisasi rencana belanja agar APBD 2022 nantinya dapat seimbang.
Dalam rapat, Sekda Majene, Ardiansyah mencoba memberikan dua opsi terkait rasionalisasi itu dan mendapat sejumlah tanggapan dari ASN.
Salah satu ASN yang dengan spontan berharap agar TPP tidak diganggu adalah Sekretaris Dinas Perkimtan Majene, Nurhak.
Nurhak dengan tegas menyampaikan ketidaksetujuannya jika TPP akan dipangkas atau diganggu.
Karena menurutnya, itu (TPP) dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Terutama staf yang di bawah. Apalagi peningkatan kesejahteraan pegawai itu berkaitan dengan peningkatan kinerja,” jelas Nurhak.
Ia menyebutkan, selama ini staf atau pegawai selalu diminta untuk bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik, sementara tingkat kesejahteraannya tidak diperhatikan.
“Itu sama saja kita melakukan penjajahan terhadap pegawai. Makanya kami secara langsung menyampaikan tidak setuju jika TPP harus diganggu untuk rasionalisasi rencana belanja demi menyeimbangkan APBD 2022,” ungkap Nurhak.
Dengan tegas Sekretaris Dinas Perkimtan itu mengatakan, jika TPP tetap diganggu maka ia akan membuat forum dengan teman – teman (pegawai) untuk melakukan aksi, sebagai bentuk protes.
“Kalau TPP ini mau diganggu, maka saya rela jika jabatan saya selaku sekretaris dihilangkan dan akan tetap menolak TPP diganggu,” tutupnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Ardiansyah menanggapi terkait banyaknya ASN yang mengatensi agar TPP tidak diganggu mengaku menghargai akan hal itu.
Ia menyampaikan, akan memikirkan solusi terbaik, karena faktanya bahwa memang anggaran dari pusat mengalami penurunan sekitar 36 milyar yang membuat rencana belanja jauh di atas dari pendapatan.
Sekda Majene ini menyampaikan, prinsip yang perlu di bangun bersama – sama yakni pimpinan mendengarkan dan ketika keputusan diambil maka tidak ada lagi penafsiran yang berbeda.
Menurutnya, ini merupakan keputusan pahit. Namun harus tetap dijalankan dan harus diterima serta bisa dilaksanakan sebaik – baiknya.
Mantan Sekda Mamasa itu pun berharap, agar TPP bisa dimanfaatkan dan dijalankan sebaik – baiknya ke depan.
“Kami berharap nantinya jumlah TPP sesuai dengan kenyataan misalnya seperti kedatangan dan kinerja ASN dalam waktu kerja,” ujar Sekda Majene.
Sehingga ia menginginkan, agar sistem ini tidak menghasilkan kebohongan berjamaah.
“Pegawai yang sudah bekerja dengan baik dan mendapatkan haknya dengan TPP itu kita hargai. Tapi pasti ada juga yang hanya datang absen dan seolah melakukan pekerjaan pada hal tidak,” tutupnya.
Meskipun Sekda telah memberi opsi terkait rasionalisasi rencana belanja, namun saat ini, belum ditetapkan rencana belanja apa saja yang akan dikurangi atau dihilangkan.
(Mutawakkir Saputra)
