![](https://i0.wp.com/mandarnews.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210104_100643.jpg?fit=1024%2C766&ssl=1)
Rapat Pemda Majene bersama Forkopimda, Senin (4/1) di ruang rapat Wakil Bupati Majene.
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten Majene bersama Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memutuskan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di awal 2021 belum bisa dilaksanakan.
Hal itu sesuai dengan keputusan rapat yang dilaksanakan pada Senin (4/1) di ruang rapat Wakil Bupati Majene.
Rapat dilakukan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran ditengah pandemi covid-19 serta rencana pembelajaran tatap muka.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Majene Lukman, sambil menunggu datangnya vaksin covid-19 semua sekolah di Majene menunda pembelajaran tatap muka tetapi untuk pembelajarannya ada beberapa opsi yang dilakukan.
Pertama, kata Lukman, untuk wilayah yang mempunyai signal atau jaringan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring), sementara untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan solusinya tetap guru keliling.
“Kesimpulan ini berlaku untuk semua sekolah yang ada di Kabupaten Majene dan semua jenjang serta nanti akan dibuatkan surat edaran terkait keputusan ini,” tegas Lukman.
Ia berharap, pelaksanaan guru keliling atau kunjungan guru dilakukan ke rumah siswa dan untuk mekanisme guru keliling diatur oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Majene.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Disdikpora Majene Iskandar bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan daring dan guru keliling.
“Untuk guru keliling telah dilaksanakan sejak adanya covid-19 dan telah dilakukan pemetaan,” ujar Iskandar.
Sementara dari pertimbangan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Majene Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Irawan Banuaji, sebelum adanya kesimpulan rapat memohon agar dipertimbangkan kembali rencana sekolah tatap mukanya karena situasi tidak memungkinkan.
“Pasti orang tua siswa juga akan mempertimbangkan kembali terkait hal itu. Jadi, perlu dilakukan inovasi-inovasi lain selain tatap muka,” sebut AKBP Irawan.
Sedangkan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1401 Majene Letnan Kolonel Infanteri (Letkol) Inf Yudi Rombe menuturkan, ketika tatap muka dilaksanakan, maka muncul mosi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Karena situasi saat ini tidak mendukung untuk pelaksanaan tatap muka. Apalagi saat ini covid-19 masih terus berkembang sehingga perlu dipertimbangkan kembali,” ucap Letkol Inf Yudi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majene Nur Surya menambahkan, pembelajaran pandemi covid-19 sangat memengaruhi secara psikolog, psikis, dan jasmani.
Nur Surya mengusulkan agar pembelajaran dilakukan secara daring saja karena situasi tidak menguntuntungkan.
“Hanya saja yang perlu dilakukan tinggal dicarikan solusi tentang kendala pelaksanaan daring, minimal gurunya melakukan absensi pagi. Misal ada kendala jaringan, pembelajaran bisa dilakukan di kantor kecamatan karena terus terang dengan covid-19 ini kami sangat prihatin,” tutur Nur Surya.
Penjabat sementara (Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Majene Masriadi Nadi Atjo menyampaikan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak efektif dibanding tatap muka, tapi solusi terbaik saat ini adalah daring.
“Wilayah yang zero saja banyak yang orang tanpa gejala (OTG). Jadi ini rawannya jika terjadi sekolah tatap muka,” tandas Masriadi.
Apalagi yang diserang, lanjutnya, adalah paru-paru yang akan berdampak pada masa depan.
“Perlu dicermati betul jika dilakukan sekolah tatap muka, jangan sampai anak yang masih berusia dini terinfeksi,” tutup Masriadi.
Reporter: Putra
Editor: Ilma Amelia