Rapat gabungan komisi bahas RAPBD 2013 berlangsung alot, dari 25 anggota dewan, 12 diantaranya yang hadir dalam pembahasan bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Majene.
Sedangkan dari pihak eksekutif, Asisten III, Nadjib Atjo, Kadis PKAD, Ramli Puloo, Kabag Hukum Radi dan Kabag Umum Andi Amran bersama anggota TPAD lainnya.
Rapat gabungan komisi yang dipimpin wakil Ketua DPRD Majene dari partai PDK, Marzuki Nurdin didampingi wakil ketua dari partai Golkar, Lukman. Sidang dimulai pukul 09.00 wita dengan agenda pembahasan lanjutan RAPBD 2013.
Sayangnya, anggota dewan, Darmansyah, Adi Aksan, Hasriadi, H Yahya, Basri Ibrahim dan Tandi kecewa dengan pola kerja TPAD yang tidak memberi materi pendapatan daerah untuk akumulasi hingga Desember.
Interupsi dari masing-masing anggota dewan ini dijadikan kesimpulan pimpinan sidang untuk melakukan skors selama 24 jam. Ini artinya, sidang yang dipimpin Marzuki itu akan dilanjutkan besok (selasa,18/12).
Hujan interupsi masing-masing anggota dewan dilontarkan terkait materi yang akan dibahas tidak jelas. Sementara, tim penyusun anggaran yang hadir di ruang sidang hanya bisa mendengar keluhan legislator ini.
Bahkan disebut jika eksekutif tidak serius dan terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugas pokoknya. Untuk itu, mereka meminta agar sidang itu ditunda hingga esok hari.
Dokumen Pendapatan Asli Daerah yang menjadi awal pembahasan sebelum memasuki materi belanja juga disebut sebagai bagian dari indikator diskorsnya sidang.
Sementara itu, Adi Aksan anggota DPRD Majene dari PNI Marhaenis meluruskan kesan bahwa anggota dewan memiliki dana aspirasi di APBD 2013.
"Tidak ada itu dana aspirasi di APBD 2013, yang ada hanya program aspirasi,"tegasnya.
Berkaitan dengan itu, Kepala DPKAD Majene, Ramli Puloo yang diberi kesempatan bicara mengatakan, soal data yang diminta anggata dewan sudah disampaikan sejak awal sebelum pembahasan.
Hanya saja bentuknya laporan secara global bukan dalam bentuk laporan realisasi pendapatan per SKPD. Dia juga siap menyerahkan bukti rekening koran dari BPD Sulselbar yang selama ini diminta dewan. Hanya saja, laporan dalam bentuk neraca itu akan butuh penjelasan teknis.
"Sebelum ke DPRD Majene, kami dipanggil bupati dan sempat melakukan rapat singkat," jelasnya.
Ramli juga beberkan adanya sejumlah pejabat eselon dua yang selalu menghadap Bupati untuk minta jabatan tapi tidak bisa bekerja profesional. Hal ini disebut Ramli menjadi hambatan dalam menjalankan tugas.
Ia mengatakan, agar dewan bisa memaklumi kondisi pejabat Pemkab Majene yang dinilai masih belum profesional dan banyak kelemahan. Soal lain yang ditekankan, yakni pembahasan ini bisa tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dalam pembahasan selanjutnya, TPAD yang berjumlah puluhan pejabat Pemkab Majene tidak akan hadir seluruhnya.
"Kami minta maaf sebab lain kali, tim yang hadir hanya orang mampu bicara di dewan. Kalau tidak mampu bicara bisa menjadi beban dalam pembahasan dan bikin panjang proses pembahasan," katanya. (ahmad)