Ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri. (Dok. ist)
Mamuju, mandarnews.com – Perbincangan ruang publik mendekati akhir masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) menghangat. Sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menyatakan mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengajukan calon pengganti Akmal Malik yang berakhir Mei 2023 nanti, sejumlah nama pun mencuat ke permukaan.
Meski begitu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju menilai, kinerja Akmal Malik sejak menjadi Pj Gubernur Sulbar justru berdampak postif pada Sulbar.
Ketua GMNI Mamuju Adam Jauri menyebut, dalam kurun waktu setahun belakangan, Akmal Malik memberikan angin segar untuk provinsi ke-33 ini, lantaran sejumlah program yang dilakukan cukup berdampak mendorong daya saing Sulbar, termasuk data desa presisi (DDP) yang digagas sejak kedatangan Akmal ke Sulbar, dukungan pengembangan wisata, mempromosikan Sulbar dalam dan luar negeri, pengembangan rest area di Palipi Majene, dan sejumlah program lainnya.
“Pengalaman Akmal Malik yang dibawa ke Sulbar ini jadi angin segar, terutama pembangunan indeks manusia, government, dan sektor lainnya,” kata Adam di Mamuju, Senin (3/4).
Baca juga : Refleksi Akhir Tahun: Seruan Persatuan dari GMNI Mamuju
Atas sejumlah pemikiran progresif dari Akmal Malik, GMNI Mamuju menyebut, perpanjangan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulbar sangat layak dilanjutkan.
“Kita harusnya mengakui pemikiran Akmal Malik dalam memimpin Sulbar setahun terakhir ini, ide dan pengalamannya justru membuat kita yang biasanya lamban dan kurang progresif jadi punya pandangan lain,” terang Adam.
Kendati sejumlah nama muncul ke publik, Adam menilai kinerja Akmal Malik jauh lebih konsisten dibandingkan nama-nama lama yang kembali mencuat.
Menurutnya, nama-nama seperti Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muhammad Idris yang mencuat gagal dalam penanganan Covid-19 dan penanggulangan bencana gempa 2021 lalu yang carut marut. Belum lagi, nama-nama itu tidak punya andil mengatasi buruknya indeks pembangunan manusia (IPM) dan stunting Sulbar.
“Nama-nama yang mencuat ke publik merupakan generasi lama yang tidak mampu melakukan perubahan di Sulbar, lihat saja beberapa tahun ke belakang betapa buruknya sistem tata kelola pemerintahan, bahkan kita peringkat kedua terburuk soal stunting,” jelas Adam.
Belum lagi, lanjutnya, tidak adanya sinergitas antara kabupaten dan provinsi, sehingga kalau nama-nama yang muncul itu dicalonkan jadi Pj Gubernur, Adam pun menilainya sebagai pemikiran yang mundur.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
