Audiensi anggota DPRD Majene dengan massa aksi unjuk rasa
Majene, mandarnews.com – Jika permasalahan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berlarut-larut, maka pemerintah pusat perlu ditegur dengan membuat mosi tidak percaya terhadap Presiden.
Hal tersebut disampaikan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene Komisi Kesehatan Masyarakat (Kesra), Rahmatullah, saat menerima massa aksi unjuk rasa terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (9/12/2019).
“Semua tuntutan massa aksi merupakan ranah atau wewenang langsung DPR dan Presiden. Kalau memangnya masalah ini berlarut-larut, kalau perlu kita buat mosi tidak percaya kepada Presiden,” sebut Rahmatullah.
Ia berharap, dengan adanya perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang kini dapat mengelola pendapatannya sendiri, dapat membantu dan memfokuskan pendapatannya sebesar mungkin untuk kepentingan kesehatan masyarakat.
“Dan tidak terjadi lagi namanya pelayanan yang berbelit-belit dan tidak baik,” ujar Rahmatullah.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Akhsan mengatakan, BPJS memang telah gagal dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau perlu bubarkan BPJS. BPJS yang defisit, kok APBD yang terbebani,” tukas Adi Akhsan.
Pelayanan yang berbelit-belit di RSUD Majene, lanjutnya, bukan karena adanya BPJS, tetapi karena mental petugas kesehatan yang memang seperti itu.
“Salah satu pelayanan tidak baik yang sering saya dapati adalah adanya apotek dalam apotek,” tutur Adi Akhsan.
Di Majene sendiri, dalam sehari dengan waktu yang berbeda, telah terjadi aksi unjuk rasa sebanyak dua kali. Kesemuanya berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS dan meminta agar BPJS ditiadakan.
Alasannya, BPJS hanya memberikan kerugian kepada negara dan membebani APBD tiap daerah.
Massa aksi unjuk rasa pun berasal dari dua organisasi yang berbeda, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Majene. (Putra)
Editor: Ilma Amelia
