Pertemuan LMND Majene dengan anggota DPRD Majene
Majene, mandarnews.com – Puluhan anggota Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), turun ke lapangan menolak langsung kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (9/12/2019).
“BPJS telah gagal sebagai otoritas yang seharusnya menyalurkan kesehatan merata kepada rakyat,” ucap Rijal, Ketua Eksekutif LMND Majene, saat aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene.
Menurutnya, mulai dari lahirnya sampai saat ini, BPJS Kesehatan secara nasional sudah menghabiskan uang negara sampai triliunan, sedangkan feedback kepada rakyat tidak terlihat secara signifikan.
“Kami harap kepada anggota DPRD Majene sebagai salah satu penyambung lidah rakyat Majene untuk menyampaikan tuntutan kami ke otoritas tertinggi,” ujar Rijal.
LMND sendiri membawa beberapa tuntunan, yakni mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019, tentang Kenaikan Iuran BPJS, meminta BPJS untuk mengevaluasi sistem dan pengelolaan keuangannya, membubarkan BPJS dan diganti oleh Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkestrata) yang dikelola langsung oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia agar adanya pemerataan fasilitas kesehatan di masyarakat, serta meminta pertemuan eksekutif, legislatif, dan BPJS untuk mencari solusi menghadapi kenaikan iuran BPJS.
“Jika iuran BPJS betul-betul akan naik, maka iuran yang dibebankan kepada APBD akan bertambah,” kata Rijal.
