Selain itu, lanjutnya, Pemda mesti senantiasa serius dalam menangani permasalahan yang terjadi pada masyarakat Majene, seperti masalah bus sekolah yang dianggap sudah berumur, evaluasi dan efektivitas terkait perjalanan dinas, belanja rutin, dan program pelatihan serta sosialisasi.
Sementara Ummi Nursandi, anggota Fraksi Demokrat Amanah berharap, pembahasan APBD 2020 dapat terselesaikan sebelum batas tanggal yang ditetapkan.
“Penetapan APBD yang sesuai sangat membantu mendukung kemajuan pemerintahan daerah, baik dalam menunjang pelayanan publik, peningkatan pembangunan yang diharapkan, serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap agar penganggaran kedepannya tepat guna dan tepat sasaran,” ucap Ummi Nursandi.
Sedangkan Bupati Majene, Fahmi Massiara mengaku akan terus berupaya mencari solusi setiap masalah yang timbul di tengah masyarakat.
Fahmi menjabarkan, tahun 2020 mendatang APBD Majene akan cukup terbebani dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan penganggaran tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Kita cukup bingung bagaimana cara pengelolaan APBD 2020 ini, apalagi dana inisiatif daerah yang kita terima dari pusat untuk 2020 ini beda dari sebelumnya. Dana yang kita terima berkurang,” tutur Fahmi.
Belanja-belanja ataupun perjalanan dinas yang terindikasi tidak wajar, tambahnya, juga akan dilakukan evaluasi.
“Intinya, kita akan mencarikan solusi setiap permasalahan yang ada dan kita akan memacu untuk memaksimalkan potensi pendapatan, khususnya PAD, sehingga mampu berkontribusi dengan APBD,” tutup Fahmi. (Putra)
Editor: Ilma Amelia
