Tiga Nama Calon Komsioner KPU Sulbar Pernah Langgar Kode Etik Keras, Ada Yang Berulang Disidang DKPP

Mamuju, mandarnews.com – Pengumuman 20 besar calon komisioner KPU Sulawesi Barat belakang jadi sorotan, hal itu lantaran sejumlah nama yang lolos tes tertulis dan tes psikologi yang diumumkan Selasa (14/3/2023) kemarin pernah melanggar kode etik dan disidang Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

Dari sidang itu putusan DKPP paling menyolok perhatian ialah pelanggaran kode etik dan disanksi keras. Bahkan ada dua nama yang masuk 20 besar telah dua kali disidang DKPP terkait pelanggaran etik. Data itu termuat dalam situs resmi DKPP RI.

Calon anggota KPU Sulbar yang pernah melanggar kode etik

Dua nama itu yakni Ahmad Amran Nur dan Asriani yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten Mamuju.

Bersama Ketua KPU Mamuju, Kedua juga diadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Faisal Jumalang ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 310/DKPP-PKE-PKE-VII/2018 melalui video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, dengan Mapolda Sulawesi Barat, Selasa (8/01/2018).

Aduan lainnya yang mendapat peringatan keras DKPP tahun 2019, Ahmad Amran Nur dan Asriani diperiksa DKPP dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Selasa (3/09/2019) lalu, bersama Hamdan Dangkang, Hasdaris dan Muh. Rivai.

Mereka diperiksa untuk dua perkara, yakni 231-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 251-PKE-DKPP/VIII/2019 dab Perkara nomor 231-PKE-DKPP/VIII/2019 yang diadukan oleh Ahmadi.

Dalam pokok aduannya, Ahmadi menyebut, Asriani, Ahmad Amran Nur dan Hasdaris, yang masing-masing berstatus sebagai Teradu II, III dan IV, telah bekerja sama untuk mengeluarkan dirinya pada Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres tingkat Kecamatan Mamuju.

Ahmadi saat itu merupakan saksi mandat dari salah satu Partai Politik (Parpol).

Baca juga : HMM Laporkan Calon Komisioner KPU Sulbar Yang Pernah Langgar Kode Etik ke TImsel, Bawaslu RI, KPU RI Hinga Ke DKPP

Sementara itu, perkara nomor 251-PKE-DKPP/VIII/2019, diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) Heru Purnomo, status teradu masih tersemat pada Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Mamuju.

Dalam pokok aduannya, Heru juga menyebut para Teradu tidak profesional dalam mendistribusikan logistik Pemilu pada hari pemungutan Pemilu 2019, 17 April 2019.

Setidaknya Heru menyebut ada 11 TPS yang bermasalah di Kabupaten Mamuju akibat kelalaian para teradu.

Masalah-masalah itu di antaranya adalah kekurangan surat suara, tiak adanya surat suara untuk Pileg dan Pilpres, tidak ditemukannya DPT hingga bercampurnya surat suara dari dua Daerah Pemilihan (Dapil) yang berbeda.

Menurut Heru, ketidakprofesionalan ini juga terulang pada Pemungutan Suara Lanjutan yang berlangsung pada 27 April 2019 sehingga menyebabkan masalah di lima TPS.

Tak hanya itu, hal yang sama pun terjadi pada pendistribusian logistik Pemilu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Botteng, juga pada 27 April 2019.

“Di mana terjadi kesalahan tertukarnya surat suara sebanyak 16 lembar surat suara Provinsi dari Dapil 2 Polman,” Tulis aduan Heru.

Kepastian pelaksanaan sidang virtual melalui aplikasi zoom itu ditegaskan DKPP melalui surat panggilan sidang dengan nomor 0476/PS.DKPP/SET-04/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

Dalam sidang yang dijadwalkan Rabu (13/05/2020) pukul 10.00 WIB tersebut, nantinya akan mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, dan mendengarkan keterangan saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisioner KPU Mamuju.

Gubernur LSM Lira Sulbar, Masnur Mas, sebagai pihak pengadu mengatakan, jadwal sidang tersebut awalnya diagendakan pada Rabu (8/4).

Namun karena adanya pandemi virus corona, pelaksanaan sidang diundur pada Rabu (13/5) dan akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom.

Sedang seorang lainnya ialah Munawir, yang diadukan Ketua Bawaslu Majene, Syofian Ali tahun 2018.

DKPP memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 277/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan perkara nomor 259/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU Majene, Muh. Arsalin Aras dan Munawir sebagai Anggota KPU Majene.

Reporter : Sugiarto