
Majene, mandarnews.com – Rencana Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) terkait pembagian besaran hak partisipasi, atau participating interest (PI) hasil migas Pulau Lereklerekang menuai protes dari warga Kabupaten Majene.
Dikutip dari wacana.info, kini ABM merancang pembagian PI 5 persen. ABM bersekukuh, pembagian PI 3 persen untuk Pemprov Sulbar dan 2 persen sisanya untuk Pemkab Majene dan lima kabupaten lainnya di Sulbar.
“2 persen kita keluarkan. Di 2 persen itu, tentu Majene yang lebih banyak, Insya Allah,” kata ABM baru-baru ini.
Rancangan ini dinilai warga Majene tidak sesuai hasil mediasi antara Pemprov Kalsel, Pemprov Sulbar oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasil pertemuan yang dihadiri Kementerian ESDM dan SKK Migas itu, hasil PI 5 persen dibagi 50 : 50 untuk Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene.
Gelombang penolakan rencana ABM itu terus bergejolak di Majene. Kamis 7 Juni 2018 malam di Cafe Bamboo, puluhan tokoh masyarakat, pemuda, sejumlah OKP dan Ketua DPRD, Darmansyah yang dihadiri Kapolres Majene AKBP Asri Effendy menggelar pertemuan.
Hasil pertemuan, aksi demo menolak rencana ABM akan digelar, Jumat 8 Juni 2018. Aksi ini akan dimulai dengan salat berjamaah di Masjid Raya Saleppa, kemudian dilanjutkan demo di Tugu Pahlawan Pusat Pertokoan Majene.
“Rencana aksi, tetap ada parlemen jalanan. Masing-masing perwakilan akan orasi dengan mengedepankan etika. Masyarakat yang mau orasi, silahkan,” kata Korlap Aksi, Awi Mendez.
Awi menegaskan, aksi ini merupakan peringatan pertama bagi ABM. Jika tidak diindahkan, seluruh elemen masyarakat Majene akan demo di Kantor Gubernur Sulbar.
“Kalau tidak diindahkan, maka kita akan kepung Kantor Gubernur. Teman dari eksekutif dan legislatif akan membantu,” tegas Awi.
Sementara Ketua DPRD Majene Darmasyah menegaskan, rencana ABM keliru. Berdasarkan hasil pertemuan Bupati Majene Fahmi Massiara dengan SKK Migas, kata Darmansyah, pembagian harus 50 : 50.
“Jadi pak bupati sudah ketemu dengan SKK Migas, sudah sesuai komitmen dari awal, PI itu 50 : 50,” tegas Darmansyah.
Jika ABM tetap ngotot, tegas Darmansyah, pihaknya akan menggugat keputusan tersebut.
“Akan dikawal terus,” tegasnya.
Kapolres Majene Asri Effendy akan menurunkan lebih banyak personel untuk mengamankan aksi. Ia berharap, aksi tidak menganggu arus lalu lintas.
“Kalau saran saya disetujui, gak perlu ada rekayasa lalu lintas. Cuma penguatan pengaturan (lalu lintas). Lokasi tetap di tugu, tapi titik kumpul massa ke arah laut. Jadi ruas jalan tetap terbuka,” harap Asri. (Irwan Fals)