
Foto bersama usai penandatanganan NPHD, Selasa 08 Agustus 2017.
Mamasa, mandarnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa mengusulkan anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa 2018 sebesar Rp30 Miliar lebih. Tapi akhirnya turun menjadi Rp.26.652.919.900. Pencairan anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Kepastian nilai anggaran ini telah disepakati Pemkab Mamasa melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa (08/08/2017).
Ketua KPU Mamasa, Surani.T Dellumaja yang diwawancarai usai penandatanganan NPHD di ruang kerja Bupati Mamasa menerangkan, proposal yang diajukan telah dilakukan tiga kali verifikasi yakni di jajaran KPU Mamasa, KPU Sulbar, dan pertemuan terakhir dengan Pemda Mamasa.
Menurutnya, walaupun permohonan sebelumnya Rp 30 milliar lebih namun setelah melalui sinkronisasi menjadi Rp 26.652.919.900 dan akan disalurkan tiga tahap. Tahap pertama di Tahun 2017 Rp 2,5 milliar, tahap kedua di Februari Tahun 2018 Rp 14.358.246.233,- dan tahap ketigasebesar Rp 9.794.673.667.-
Suriani menjelaskan, terjadinya penurunan anggaran karena usulan sebelumnya diperkirakan ada lima pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, termasuk paslon independen. Tapi setelah sinkronisasi diperkirakan hanya ada tiga calon. Kendati demikian, lanjut Suriani, Pemkab tetap menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penambahan Paslon.
Suriani mengungkap, untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Mamasa tidak mengalami peningkatan, tetap 448 TPS dan untuk sewa sekretariat Panintia Pemungutan Suara (PPS) dipersiapkan pemerintah desa.
Sebelumnya, KPU Mamasa dikabarkan sempat resah lantaran NPHD KPU belum ditandatangani. Namun Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi punya alasan.
Mengenai anggaran KPU untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebenarnya tidak terlalu ketinggalan walaupun Polman duluan tuntas namun yang dipertimbangkan agar lebih maksimal proses penganggaran,” kata H. Ramlan Badawi.
Ia juga menyampaikan jumlah anggaran KPU sekitar Rp 26 miliar, namun jika jumlah Paslon bertambah Pemkab masih siap sehingga KPU tidak perlu stres.(Hapri Nelpan)