Kedaulatan Harga Mati dan Tidak Bisa Ditawar

Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri. Sumber foto: kominfo.go.id

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan, salah satu isu utama dalam bidang pertahanan adalah kedaulatan.

Untuk itu, Presiden menegaskan berulang kali bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak ada tawar-menawar.

“Oleh sebab itu, pagi hari ini saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, seluruh aparat harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI kita,” ujar Presiden mengawali arahan pada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Hal paling penting, menurut Presiden, yakni kemampuan untuk mengatasi semua spektrum pertahanan.

”Mulai dari konflik internal, perang asimetrik seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan non militer, strategi konvensional dan nonkonvensional,” kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, tantangan kedepan semakin berat karena semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

”Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita,” kata Presiden.

Presiden memahami jika Menteri Pertahanan berkunjung ke sebuah negara berkaitan dengan masalah diplomasi pertahanan dan melihat Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang akan dipergunakan oleh Indonesia.