Seleksi Calon Pendamping Desa tahapan ujian tulis berlagsung serentak di berbagai daerah di tanah air, Sabtu (28/05/2016).Di Majene, Sulawesi Barat, ujian tulis calon pendamping desa berlangsung di dua titik masing – masing aula Masjid Agung Ilaykal Mashir dan Gedung Olah Raga (GOR) Majene.
Pelaksanaan ujian tulis ini sendiri menuai protes dan banyak keluhan dari para peserta, disamping sosialisasi yang minim, lokasi ujian juga tidak sesuai yang diumumkan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Sejak awal Kementerian menyatakan akan profesional dan transparan, tapi kenyataan di lapangan berbeda, sosialisasi ke peserta sangat minim, belum lagi lokasi ujian justru diganti secara mendadak, banyak peserta yang akhirnya tidak hadir," protes seorang peserta seleksi, Awaluddin kepada wartawan usai ujian tulis.
Menurut Awaluddin, tidak ada pemberitahuan resmi Kementerian Desa ke peserta perihal perubahan lokasi ujian di Sulawesi Barat.Di Website resmi Kementerian Desa, http://pendamping2016.kemendesa.go.id/ hingga selesainya ujian tulis, masih tercantum bahwa ujian tulis di Majene berlangsung di Aula LPMP dan Aula Masjid Agung, padahal kenyataan di lapangan ujian tulis berlangsung di Aula Masjid Agung dan Gedung Olah Raga.
Data yang diperoleh dari Unsulbar selaku pelaksana teknis ujian tulis, ratusan peserta tidak hadir dalam ujian tersebut. Dari jumlah peserta ujian 1232 orang, sekitar 20 % peserta tidak hadir ujian.
Selain perubahan lokasi ujian secara mendadak, keluhan lain yang disampaikan peserta adalah kondisi tempat ujian yang dinilai sangat tidak layak untuk digunakan ujian berskala nasional.
"DI GOR suhu sangat panas, belum lagi kursi untuk mengerjakan soal hanya kursi platik tanpa alas, kami khawatir pengisian jawaban justru salah dan tidak terbaca komputer, jelas peserta tidak mau dirugikan," tambahnya.
Selain para peserta, protes juga disampaikan sejumlah kelompok masyarakat yang memantau pelaksanaan ujian, salah satunya aktivis PMII Majene, Samsuddin. Menurutnya selain lokasi tidak layak dan sosialisasi yang minim, kejanggalan pelaksanaan ujian tulis pendamping desa di Majene adalah peserta ditemukan bebas bekerja sama, saling menyontek, nomor kursi tidak teratur.
"Tuntutan kami adalah pemeriksaan ujian tulis ini secara transparan, terbuka, jangan sampai ada titipan, kasihan peserta sudah jauh – jauh datang ke Majene tapi pelaksanaan ujian amburadul seperti tadi," ungkap Samsuddin.
Sementara itu, Unsulbar panitia pelaksana ujian tulis menolak disalahkan atas minimnya keluhan minimnya sosialisasi ke peserta. Menurut ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (LPPM & PM) Unsulbar, Abdul Kadir Paloloang, Unsulbar sebagai pelaksana teknis ujian tulis tidak memiliki kewenangan melakukan sosialisasi kepada peserta.
"Kami tidak berwenang melakukan sosialisasi, kementerian yang langsung mengirim email ke peserta," kata Kadir.
Data di website Kemendes, tahun ini pendamping desa yang akan direkrut berjumlah 19.096 orang tenaga pendamping profesional. Tenaga profesioanl tersebut meliputi Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD). (Irwan)