Pembahasan LKPj Disperkimtan di Kantor DPRD Polewali Mandar.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Polewali Mandar mengusulkan 870 unit rumah untuk masuk dalam program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disperkimtan, Mujahidin, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Senin (5/5/2025).
“Di tahun 2025, kami mengusulkan 870 lagi, bekerja sama dengan Balai Perumahan di Palu,” ujar Mujahidin.
Menurut Mujahidin, masih banyak penduduk yang tinggal di pesisir dan pedesaan yang menempati rumah tidak layak huni.
“Semoga seperti tahun 2024, kita mendapatkan bantuan sebanyak 477 rumah,” kata Mujahidin.
Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, dalam kesempatan tersebut mempertanyakan apakah pihaknya bisa ikut memberikan saran terkait penerima program.
“Dari data yang sudah ada itu, adakah pintunya kabupaten agar bisa mengintervensi? Kalau 800 unit yang diakomodir oleh APBN benar-benar ada, bolehkah DPRD turut memberikan masukan?” tanya Amiruddin.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkimtan Polewali Mandar, Mulyawati, menyebutkan jika DPRD tidak bisa mengintervensi data yang sudah ada di pusat karena ada link dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyurvei.
Mulyawati menuturkan, pihaknya sendiri dilibatkan dalam pendataan. Setelah itu, pusat merangking kecamatan mana yang paling banyak Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)-nya.
“Ini sudah tahun kedua pengusulan ke pusat dan datanya diambil dari sistem. Sejak pendataan tahun 2019, ada 22.000 yang telah masuk,” ucap Mulyawati.
Di tahun 2024, total 610 unit rumah menerima perbaikan RTLH. Sebanyak 133 unit dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan 477 unit sisanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (ilm)
