![](https://i2.wp.com/mandarnews.com/wp-content/uploads/2020/11/9BDD843F-1264-4E59-9865-8ED3F22A2B1F.jpeg?fit=570%2C379&ssl=1)
Pasangan petahana Habsi-Irwan tak menjawab pertanyaan soal gaji tenaga kontrak saat debat publik putaran pertama di Hotel Matos, Sabtu (31/10). (Foto: AR)
Mamuju, mandarnews.com – Putaran pertama debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju yang berlangsung pada Sabtu (31/10) kemarin menjadi pertanyaan sekaligus momentum bagi penantian panjang pekerja kontrak daerah. Bagaimana tidak, terkait masalah insentif yang sejak Juli tidak akurat tak jua mendapatkan jawaban dari pasangan calon (paslon) petahana Habsi-Irwan.
Hal itu nampak pada debat kandidat putaran pertama calon bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2020. Pasangan petahana nampak mengabaikan pertanyaan yang terkait penyebab belum terbayarkannya gaji karyawan kontrak hingga saat ini yang diajukan oleh lawan politiknya.
Saat debat, paslon nomor urut satu Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud mengatakan, petahana hampir lima tahun memimpin Mamuju namun masih menyisakan sejumlah masalah, seperti angka kemiskinan yang meningkat, gaji tenaga kontrak yang belum terbayarkan, dan permasalahan aset yang semrawut.
“Apa yang menjadi masalah dan hambatan sehingga semua masalah ini terjadi?” tanya Sutinah kepada pasangan petahana itu.
Memperoleh sejumlah pertanyaan dari lawan politiknya, petahana tampaknya hanya tertarik pada pertanyaan angka kemiskinan yang semakin meningkat. Mereka hanya menjawab masalah itu dan mengabaikan pertanyaan lainnnya.
Menurut pasangan petahana itu, penyebab utama pertumbuhan angka kemiskinan di Mamuju karena semakin banyaknya pendatang yang merupakan para pencari kerja sehingga angka kemiskinan meningkat.
“Mereka (pendatang yang mencari kerja-red) tidak memiliki keterampilan sehingga tingkat pendapatan mereka rendah,” kata Habsi.
Persoalan gaji tenaga kontrak yang belum terdengar, sama sekali tak disinggung oleh petahana. Tampaknya para tenaga kontrak harus bersabar untuk mengetahui penyebab utama gaji mereka selama beberapa bulan belum juga terbayarkan hingga saat ini.
Selain masalah gaji tenaga kontrak, petahana juga tak menjawab pertanyaan soal penempatan aparatur sipil negara (ASN) pada posisi strategis tidak proporsional, hasil ujian nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) terendah di Sulawesi Barat (Sulbar), pengelolaan aset yang amburadul, feri mini yang viral, dan pembangunan Manakarra Tower di tengah pandemi Covid-19. (Sugiarto)
Editor: Ilma Amelia