Wakil Presiden Ma'ruf Amin rapat dengan seluruh Pemda di Sulbar.
Mamuju, mandarnews.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang tiba di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang dihadiri seluruh Bupati dan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (23/2).
Wapres menyebut, Sulbar menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun dalam empat tahun terakhir prevalensi stunting di Sulbar cenderung mengalami penurunan, namun masih menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi yang mencapai 35 persen.
“Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang telah turun 6,6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021,” papar Wapres saat membuka rapat.
Menurut Wapres Ma’ruf Amin, ketahanan pangan berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulbar dikategorikan Sangat Tahan. Dengan demikian, seharusnya tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan pangan.
Baca juga : Di Sulbar, Wapres Ingatkan Pentingnya Kualitas Pendidikan
Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin memberikan beberapa arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulbar dapat dipercepat.
Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Wapres mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kemanusiaan.
Kedua, Wapres meminta agar koordinasi diperbaiki. Semua pihak harus menghilangkan ego sektoral.
“Perbaiki koordinasi antar pihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat karena penurunan stunting merupakan tugas bersama,” tegas Wapres.
Ketiga, Wapres meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting dan diidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.
Keempat, Wapres juga meminta agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader penyuluh Keluarga Berencana (KB), kader sanitasi, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, Karang Taruna, dan lainnya.
Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
Keenam, Wapres meminta agar dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.
“Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, juga ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani,” imbuh Wapres.
Terakhir, Wapres menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik.
Esok harinya (Jumat, 24/2), Wapres akan melanjutkan kunjungan lapangan ke salah satu Posyandu untuk melihat secara langsung pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting yang dilakukan.
