Rakor TPID Majene di ruang pola Kantor Bupati Majene, Rabu (21/9).
Majene, mandarnews.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Majene melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh stakeholder terkait, Rabu (21/9) di ruang pola Kantor Bupati Majene.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah. Menurutnya, rakor tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI kepada seluruh bupati, gubernur, dan walikota untuk menekan kenaikan harga atau inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Makanya kami menghadirkan seluruh stakeholder terkait, lintas instansi supaya kita bisa berkolaborasi bagaimana melaksanakan amanah Presiden RI,” ungkap Ardiansyah.
Rakor ini untuk menyatukan persepsi untuk penanganan inflasi yang terintegrasi, agar melahirkan gagasan dan informasi yang lengkap, khususnya dampak dari kenaikan BBM.
Pasalnya, setiap ada kenaikan BBM akan diikuti kenaikan harga-harga yang tidak wajar. Bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti menimbun dan lainnya.
“Termasuk pelaksanaan tindak lanjut Instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07 Tahun 2022 yang memerintahkan setiap Pemerintah Daerah untuk menggeser APBD-nya 2% menggunakan sisa dana transfer yang akan dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menangani inflasi,” kata Ardiansyah.
Ia menyampaikan, petunjuk teknisnya baru diatur per OPD. Intinya, anggaran yang sudah ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dialihkan ke penggunaan penanganan inflasi.
“Jadi, kita harus berhemat-hemat karena dulu kita sudah distribusikan ke semua OPD harus ditarik kembali untuk penanganan inflasi, tapi anggarannya tetap dikembalikan ke OPD tapi OPD terkait. Untuk penyisihannya semua OPD akan dilakukan,” ujar mantan Sekda Mamasa tersebut.
Menurut Ardiansyah, jika hal ini tidak diindahkan maka (kita) terancam tidak terima gaji di bulan Oktober.
“Termasuk kebijakan dari Kementerian Desa dimana semua Pemdes agar fokus APBDesnya untuk inflasi,” beber Ardiansyah.
Menindaklanjuti PMK tersebut, selaku leading sector pangan di Majene, Kepala Dinas Ketahanan Panganan (Ketapang) Majene Musrifah Nur juga menyampaikan langkah antisipasi lonjakan harga.
Untuk itu, pihaknya akan menggelar pasar pangan murah dan tanaman pekarangan untuk 10 kelompok.
“Untuk tahap pertama kami akan gelar pangan murah. Kita akan sediakan 4 -6 ton beras, kami juga akan antisipasi ketersediaan di Bulog, kalau tidak tersedia kami rencana berkoordinasi dengan swasta,” sebut Musrifah.
Sementara di sektor pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) juga akan melaksanakan gerakan menaman bawang merah 10 hektare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanakbun Muh. Syafei melaporkan, ada empat lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Lingkungan Salabulo, Puawang, Sondong, dan Pamboborang.
“Kita akan intervensi dengan target keseluruhan mencapai 14 hektar,” ucap Syafei.
Langkah antisipasi juga dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene, Ichwanti.
Rencananya, DKP akan memberikan subsidi bagi para nelayan perahu pakkatinting yang jumlahnya mencapai 2.357 orang.
“Kami sepakat berikan subsidi ke masyarakat nelayan katinting, tapi kami masih mendata kembali jumlahnya,” tutur Ichwanti.
Dalam hasil rapat tersebut, Pemkab Majene dalam hal ini Sekda mengingatkan pada para pimpinan OPD terkait yang akan mengelola 2 persen penanganan inflasi agar segera membuat juknis.
Selain itu, akan dilakukan pertemuan tindak lanjut untuk pembicaraan persoalan lain yang menyangkut kenaikan BBM.
“Segera kita rapat lagi, paling lambat minggu depan,” tutup Ardiansyah. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
