IM3I mendatangi Kantor Bupati Majene, Rabu (12/1).
Majene, mandarnews.com – Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan pengelolaan rumah singgah pasien (RSP) Majene yang ada di Makassar.
Mereka mendatangi Kantor Bupati Majene, Rabu (12/1) dan diterima langsung Wakil Bupati (Wabup) Majene, Arismunandar Kalma.
Sebelum diterima langsung oleh Wabup, massa aksi terlebih dahulu melakukan orasi di jalan poros depan kantor dan halaman kantor Bupati.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Muh. Riyadh Ma’arif mengatakan, ada beberapa kejanggalan dalam pengelolaan RSP di tangan pemerintah daerah.
“Mulai dari lambatnya belanja aset RSP, kurangnya pengadaan fasilitas di RSP, dan paling parah belum ada utusan dari Dinas Kesehatan Majene untuk mengelola RSP,” ujar Riyadh.
Akibat dari semua itu, lanjutnya, pelayanan yang seharusnya dihadirkan di RSP menjadi tidak berjalan dan terbengkalai.
Bahkan, pengisian tabung gas yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah dalam hal ini Dinkes Majene, justru acap kali menjadi tanggungan keluarga pasien yang ada di RSP.
“Ada begitu banyak masalah yang hadir di tubuh RSP selama setahun terakhir. Mulai dari tidak adanya pengawalan administrasi pasien, pemenuhan kebutuhan pokok pasien yang terbengkalai, pembayaran listrik dan air yang sering terlambat yang berujung pemutusan,” ungkap Riyadh.
Mereka pun menilai bahwa pemerintah tidak serius dan fokus mengerjakan tugasnya, bahkan meminta Kepala Dinkes Majene untuk dicopot.
Riyadh menyampaikan, RSP telah memberi manfaat yang besar bagi pasien yang telah dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene ke RSUD Makassar sehingga harus diseriusi. Belum lagi total pasien yang dirujuk ke Makassar tiap tahun bertambah.
“Kami juga melihat kegiatan RSP tahun 2021 yang melekat pada Dinkes Majene dianggarkan senilai Rp200.470.470 ,-yang kabarnya sudah terealisasi namun tak terlihat di RSP,” sebut Riyadh.
Data yang diperoleh dari anggaran tersebut dalam hal ini di Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinkes Majene, seperti pengadaan dispenser, keset, dan sprei dengan total anggaran Rp5.040.903,- namun tidak terlihat dan perjalanan dinas dalam kota Rp10.500.000 yang dianggap mereka tidak jelas karena RSP berlokasi di Makassar.
Sementara itu, Wabup Majene Arismunandar Kalma menuturkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan dari IM3I.
Bahkan, Aris membuat secara langsung Memorandum Of Understanding (MoU) bersama IM3I terkait kesepakatan untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan ditandatangani langsung.
Aris berjanji dalam MoU akan melakukan perbaikan pengelolaan RSP dan akan secepatnya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait RSP Majene dalam waktu tiga bulan dengan progres dipantau bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dan IM3I.
“Kami juga akan secepatnya menyesuaikan anggaran terkait memermanenkan RSP dengan pertimbangan mencari lokasi terdekat dengan estimasi tahun anggaran 2023,” ucap Aris.
Transparansi penggunaan anggaran RSP dipantau bersama Pemkab Majene dan IM3I juga merupakan salah satu poin dalam MoU yang ditandatangani oleh Wabup dan perwakilan IM3I.
Perlu diketahui, RSP Majene di Makassar sebelum ditangan Pemkab Majene dikelola oleh IM3I. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
