Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Ardiansyah.
Majene, mandarnews.com – Saat ini Pemerintah Kabupaten Majene tengah berupaya menyeimbangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2022.
Hal ini dilakukan mengingat rencana belanja yang ada pada Rancangan APBD (RAPBD) 2022 jauh di atas dibanding total pendapatan yang diterima.
Namun, rasionalisasi ini belum menemukan solusi yang tepat. Pasalnya, Pemkab Majene masih bingung program atau rencana belanja apa yang perlu dirasionalisasi.
Mengingat rencana belanja yang ada saat ini di RAPBD 2022 mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda serta penting.
Namun, saat pemaparan RAPBD 2022 ada salah satu program yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene minta agar nantinya program tersebut dijabarkan.
Program yang mencuri perhatian itu adalah, penganggaran program pendukung visi misi Bupati senilai 18 milyar.
Sekda Majene Ardiansyah dikonfirmasi hal itu, Rabu (24/11) menyampaikan, visi misi bupati adalah unggul mandiri dan religius (UMR) dan dijabarkan pada program – program.
Menurutnya, salah satu program yang ada dalam program pendukung visi misi bupati itu adalah pengadaan rumah tahfiz Al-Qur’an. Serta operasional dalam rumah tahfiz Al-Qur’an termasuk honor untuk pengajar tapi semua bertahan.
“Karena itu lebih spesifik kepada komitmen yang telah disampaikan pada saat Bupati maju dalam Pilkada. Sehingga komitmen – komitmen itu berusaha untuk diakomodir meskipun di tengah kesulitan fiskal yang kita hadapi,” kata Ardiansyah.
Meski demikian, lanjut mantan Sekda Mamasa itu, angka itu bisa saja berkurang karena itu belum final.
“Jelasnya kami berharap, agar harapan – harapan Bupati bisa terealisasikan,” tutup Ardiansyah.
Di tempat lain, Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamaddo menginginkan, agar nantinya terkait program pendukung visi misi bupati dijabarkan.
Menurutnya, saat ini dilakukan rasionalisasi rencana belanja karena rencana belanja melebihi pendapatan yang ada, tapi yang harus menjadi prioritas adalah pelayanan dasar seperti kesehatan.
Ia pun meminta, agar Badan Anggaran DPRD Majene dan TAPD Majene tidak mengganggu penganggaran pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan. (Mutawakkir Saputra)
