Audiensi DPRD Polewali Mandar bersama HMI Cabang Polewali Mandar, dinas terkait, dan kepolisian terkait distribusi BBM dan gas melon.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, menyarankan untuk menerapkan ganjil genap dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengatasi antrian.
Saran tersebut disampaikan langsung oleh Fahry dalam audiensi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar, dinas terkait, dan kepolisian, usai aksi unjuk rasa terkait persoalan distribusi BBM dan gas melon yang diduga tidak tepat sasaran di ruang aspirasi Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (6/10/2026).
“Kalau masih tidak maksimal terkait persoalan surat edaran (yang sudah diterbitkan), pemerintah daerah coba meniru daerah lain juga. Kemarin saya berkoordinasi dengan PT Pertamina, mereka meminta kalau bisa dilakukan juga sistem ganjil-genap. Untuk mengurangi dan mengantisipasi antrean ini, kita melakukan ganjil-genap berdasarkan nomor polisi. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi,” ujar Fahry.
Dirinya mengusulkan, ganjil-genap ini diterapkan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), di luar dari apakah STNK itu pajaknya sudah mati atau tidak.
“Saran saya, (ganjil-genap) dilengkapi dengan STNK. Terserah STNK-nya pajaknya hidup atau mati, yang penting sesuai merek motor dengan pelat nomor,” kata Fahry.
Ia mengemukakan, penerapan SE pembatasan masih dapat diakali oleh oknum dengan cara bolak-balik melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU.
Fahry pun berharap ada arahan dari aparat penegak hukum (APH) mengenai masyarakat yang masih mengabaikan SE yang telah diterbitkan.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar, Akun Komisaris Polisi (AKP) Budi Adi, membenarkan kalau aplikasi di Pertamina mendeteksi adanya indikasi pengisian berulang, bahkan temuan itu diiyakan oleh Pertamina.
“Dari situlah saya mewakili tim yang lain, meminta kepada pihak Pertamina untuk memberikan data tersebut supaya kami bisa menindaklanjuti. Jangan hanya melempar bahwa kelangkaan ini terjadi karena ada indikasi pengisian berulang kali,” sebut AKP Budi Adi.
Menurut AKP Budi Adi, yang dikhawatirkan bukan hanya pengisian BBM yang berulang kali, tetapi bisa saja kendaraan tersebut setiap hari berpindah-pindah SPBU.
Jika memang hal tersebut terbukti, kepolisian akan menindak sebab sudah termasuk tindak pidana.
Menanggapi usulan Ketua DPRD Polewali Mandar, Kader HMI Cabang Polewali Mandar, Bahtiar, meminta untuk mempertimbangkan saran penerapan ganjil-genap itu.
“Perlu dipertimbangkan juga bagaimana dengan keadaan masyarakat di kecamatan. Jangan sampai kita memberlakukan ganjil-genap tetapi justru membuat persoalan yang lebih parah,” ucap Bahtiar.
Alih-alih penerapan ganjil-genap, Bahtiar lebih memfokuskan agar surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang diberikan kepada petani, nelayan, dan pelaku industri bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salah satu hal yang bisa dilakukan, tambah Bahtiar, adalah rekomendasi diberikan dalam bentuk kartu yang memuat foto penerima sehingga pegawai SPBU bisa memastikan jika yang datang untuk membeli BBM adalah pemilik rekomendasi yang asli. (ilm)
