Sosial Ekobis

Betulkah Sulbar Belum Siap Hadapi Bencana Alam? Ini Penjelasannya

Proses diskusi online melalui Zoom meeting, Senin (2/8). 

Majene, mandarnews.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Majene melaksanakan diskusi online memeringati hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) ke-74  yang jatuh pada 12 Juli lalu.

Pelaksanaan diskusi online melalui Zoom meeting, Senin (2/8) diikuti oleh beberapa instansi terkait seperti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene Budi Mansur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ornop Yanmarindo Majene M. Ikhsan Welly, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Daryono, serta Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Majene Agus, dan beberapa anggota.

Dalam kesempatan ini, diskusi mengangkat tema “Gempa Menggoyang, Siapkah Sulbar”.

Anggota DPRD Majene Budi Mansur sebagai narasumber dalam diskusi online ini mengatakan, Sulbar belum siap dengan kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi.

“Ada beberapa fakta bahwa Sulbar belum siap penanganannya dengan bencana atau kejadian alam yang terjadi,” ujar Budi.

Pertama, lanjutnya, seperti gempa Majene dan Mamuju kemarin, pemenuhan hak-hak pengungsi tidak sepenuhnya terjadi.

“Misalkan kelompok rentan yang di pengungsian pada saat terjadi gempa itu kemudian tidak mendapatkan hak yang maksimal dari pemerintah, semisal orang lanjut usia, ibu menyusui, dan anak-anak yang tidak mendapat tempat layak di pengungsian,” ucap Budi.

Ia juga melihat, pengalokasian anggaran untuk bencana kurang maksimal karena hampir tiap tahunnya pengalokasian anggaran hanya sekitar Rp1,5 milyar dalam biaya tak terduga.

“Sehingga saya mengatakan pemerintah daerah belum terlalu siap, belum terlalu maksimal dalam penanganan bencana, termasuk penyiapan anggaran,” ungkap Budi.

Ia menyampaikan, dari segi mitigasi secara struktural, pemerintah daerah juga belum siap belum melakukan, terbukti belum adanya infrastruktur yang kuat dengan goyangan gempa skala besar.

“Hal itulah yang membuat pemerintah terlihat tidak siap ketika terjadi bencana alam karena penanganan sosial dan ekonominya belum baik,” kata Budi.

Yang paling siap justru menurut Budi, adalah masyarakat dengan mitigasi alaminya.

“Seperti halnya kearifan lokal yang terjadi pada tahun berlalu yang dimana saat itu terjadi istilah ‘lembong tallu’ atau tsunami tapi masyarakat mampu meminimalisir korban jiwa,” sebut Budi.

Masyarakat Mandar asli, tambahnya, sebenarnya sudah siap dengan bencana alam seperti infrastruktur rumah.

“Dimana terlihat rumah Mandar yang terbuat dari kayu, saat terjadi gempa hampir tidak ada yang roboh,” tutur Budi.

Ia berharap, pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya mampu terus berkoordinasi untuk ke depan yang lebih baik seperti penanganan sosial, ekonomi, kesehatan, mitigasi, serta infrastruktur bangunan sehingga saat terjadi gempa korban dapat diminimalisir.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ikhsan Welly dari salah satu LSM di Majene. Ia juga melihat pemerintah daerah belum siap dengan kejadian bencana alam yang terjadi.

“Pendanaan untuk penanganan bencana alam justru sangat sulit ditemukan seperti halnya gempa kemarin,” tukas Ikhsan.

Hal itu menurutnya, sangat berbanding terbalik dengan penanganan bencana non alam seperti Covid-19 yang hampir dari ranting desa hingga presiden justru anggarannya sangat siap.

“Padahal seharusnya, penganggaran untuk bencana alam harus justru lebih siap mengingat bencana alam real di lapangan seperti kerusakan. Beruntung karena masih ada relawan yang ikut membantu,” beber Ikhsan.

Ia menjelaskan bahwa dokumen kajian risiko bencana sudah ada di Majene dan Pasangkayu yang dibuat sekitar tahun 2007. Ironisnya, dokumen tersebut tidak pernah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga tidak heran ketika terjadi bencana semua masyarakat panik.

“Perihal kesiapan Sulbar ketika gempa menggoyang saya pastikan tidak siap. Hal itu terlihat saat masa tanggap darurat serta pemulihan ekonominya yang tidak jelas arah kebijakannya,” ungkap Ikhsan.

Bahkan ia menilai pada tahun 80-an pemerintah daerah justru lebih siap terlihat dari tanggap daruratnya, penanganan korban, serta pemulihan ekonomi.

Sementara Arman selaku moderator Kapoksi Stasiun Meteorologi Majene mengatakan, diadakannya diskusi online untuk memeringati MKG ke-74 bertujuan untuk mencari tempat diskusi, membahas permasalahan, serta mencari solusi. Sehingga ke depannya menghasilkan kebijakan terhadap perencanaan yang nantinya dapat mengurangi dampak yang terjadi ketika terjadi bencana.

Salah satu yang penting, imbuh Arman, yang perlu dipertimbangkan adalah kearifan lokal oleh masyarakat Majene dahulu. Salah satu contoh ketika mendengar bukit mengeluarkan suara maka bisa langsung mencari tempat yang dianggap paling aman dan mengevakuasi diri dari bukit tersebut karena dianggap akan terjadi longsor.

“Apalagi kearifan lokal ini sudah terbukti bahwa dapat mengurangi dampak ketika terjadi bencana,” tandas Arman.

Ia pun berharap, koordinasi dengan pihak-pihak terkait bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga pengambilan kebijakan dan sosialisasi terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik serta dapat meminimalisir resiko bencana dan dampaknya. Apalagi bencana gempa terjadi secara proses alamiah sehingga sangat penting juga untuk melakukan proses mitigasi bencana seperti pembangunan rumah tahan gempa. (Mutawakkir Saputra)

Editor: Ilma Amelia

Leave a Comment