Deputi V KSP Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani pada sebuah kesempatan rapat di kantor KSP, Gedung Bina Graha. Kredit Foto: KSP
Jakarta – Untuk mengantipasi penyebaran Covid-19, Kawasan Timur Indonesia telah melakukan berbagai upaya secara optimal. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi, seperti pemenuhan berbagai alat kesehatan bagi tenaga medis serta penyaluran bantuan sosial.
“Kita tidak bisa melihat penanganan Covid-19 ini sebagai kerja sektoral, tapi membutuhkan solidaritas nasional. Untuk mengatasi pandemi ini, kita perlu membangkitkan modal sosial berdasarkan keunikan daerah masing-masing. Kami berterima kasih atas kerja sama atau kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” papar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwardani pada rapat koordinasi Penanganan COVID-19 di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lewat telekonferensi pada akhir pekan ini.
Kantor Staf Presiden menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut secara virtual untuk meninjau dan memastikan penanganan Covid -19 di 4 Provinsi Kawasan Timur Indonesia yakni: Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Pada rapat tersebut, Jaleswari menegaskan pentingnya mengantisipasi transmisi lokal karena datangnya pemudik serta memutus rantai penularan lebih lanjut dari PDP (pasien dalam pemantauan) dan ODP (orang dalam pemantauan). Karena itu, diperlukan upaya mitigasi penanganan di daerah. “Kita perlu mempersiapkan beberapa skenario jika pada 2-3 bulan ini Covid-19 tidak mereda,” tegas Jaleswari.
Pada rapat tersebut, Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah menjelaskan, provinsi Sulsel batal menerapkan PSBB karena masyarakat di 24 kabupaten dan kota memiliki disiplin tinggi dan menerapkan inovasi lokal. “Kami melakukan isolasi didukung pemenuhan logistik dan bekerja sama membentuk program duta Covid-19. Bersama seluruh Forkopimda dan paramedis terus mendorong memutus rantai penularan Covid-19. Hampir tidak ada gejolak di daerah, kami juga membuat posko pengaduan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga menyediakan 5 RS untuk menangani pasien dengan gejala ringan dengan total 350 kamar. Ada 5 RS juga yang dilengkapi ventilator untuk menangani pasien dengan penyakit penyerta. “Jumlah pasien terus menurun. Kami punya target pada akhir Mei ini sudah tidak ada kasus dan dideklarasikan sebagai daerah hijau. Kami berupaya keras karena Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tidak boleh terganggu Covid-19,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulteng, Hidayat Lamakarate menjelaskan, ada 18 RS yang ditunjuk untuk menangani Covid-19. Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk memberi insentif bagi tenaga kesehatan yang tidak mendapat dukungan dari pusat. Pemda Sulteng juga memberikan bantuan sejumlah Rp33 miliar untuk beras bagi masyarakat miskin serta menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Semua Kab/Kota untuk terus proaktif melakukan penelusuran kasus baru. Rapid tes yang dilakukan di daerah juga memberi hasil negatif.
Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Djalilah menjelaskan, kondisi di NTB terkontrol dengan baik. Namun tugas besar di NTB adalah pada klaster Gowa yang sudah menjalani rapid tes dan dan terdapat masyarakat yang reaktif. Seluruh warga yang reaktif sudah dikarantina dan jika diketahui positif harus dirawat di RS. Sementara Pemda Maluku mengaku telah memperketat pintu masuk dan melakukan skrining bagi yang melakukan perjalanan. (KSP)
