Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Adi Ahsan menyebutkan, data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 menjadi biang masalah amburadulnya data kartu Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam hal ini, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan iuran dibayarkan pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, data tersebut masih mengacu data PPLS dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga sekarang. Padahal, rentang waktu antara 2011 hingga 2016 banyak yang terjadi. Salah satunya, dalam data tersebut masih ada data orang yang sudah meninggal.
"Memang ini data yang tidak siap. Yang kita gunakan adalah data PPLS 2011. 2012 kita pakai, 2013 kita pakai, 2014 kita pakai, 2015 kita pakai dan 2016 masih kita pakai. 5 tahun ini data PPLS kita pakai. Peristiwa 2011 sampai 2016 banyak yang terjadi. Jadi menurut saya pemerintahan Jokowi tidak siap jalankan ini program karena datanya tidak siap langsung ada kartu," katan Adi Ahsan, Kamis 11 Agustus 2016.
Adi Ahsan juga mengatakan, data PPLS 2011 menjadi acuan selama ini. Jadi, ia mengajak kepala desa, lurah dan masyarakat untuk serta merta menyalahkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pasalnya, data PPLS yang divalidasi TKSK itu ternyata tidak dipakai di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga data tersebut masih tetap mengacu pada data PPLS 2011.
Lanjut Adi Ahsan, data yang dimiliki Disosnakertrans jumlah kuota KIS di Majene berjumlah 69 ribu penerima tapi yang ada kartunya hanya 64 ribu. Sementara data BPJS Majene, 69 ribu tersebut ada semua dalam data. Jadi, ada 5 ribu penerima yang tidak jelas dan tanpa kartu tapi kapitasi di Puskesmas dibayarkan secara berkala BPJS.
"Ada 69 ribu data BPJS, berarti 5 ribu siluman, logikanya kan begitu. kartunya belum ada di dinas sosial padahal kapitasinya dibayar, saya curiga ini, mafia sistem itu namanya. Saya sudah katakan di Kemenkes. Ini mafia sistematik, sengaja dipelihara orang meninggal supaya itu terus dibayar. Orang meninggalkan tidak mungkin sakit," kata Adi Ahsan.
Rencananya, Komisi III bersama Disosnakertrans, wakil camat, lurah dan kepala desa akan melakukan kunjungan ke Pusdatin, Kementerian Sosial di Jakarta. Rencana kunjungan tersebut berkaitan dengan masalah KIS.
Dalam rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang Polewali Mandar, Sarman Palipadang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Camat dan Kepala Desa/ Kelurahan se Kabupaten Majene. Hadir juga sejumlah perwakilan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Majene. (Irwan)
