Spanduk FGD KPU Polewali Mandar.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polewali Mandar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di aula Kantor KPU Polewali Mandar, Rabu (19/2/2025).
FGD ini dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Polewali Mandar, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Liaison Officer (LO) dari empat pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta media.
Mewakili Ketua KPU Polewali Mandar, Nurjannah Waris, yang tidak bisa menghadiri kegiatan karena tengah ke Jakarta, Kepala Divisi (Kadiv) Teknis Penyelenggaraan, Rudianto, menjelaskan bahwa ada empat dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi tahapan, dimensi non tahapan, dimensi kelembagaan, dan dimensi eksternalitas.
“Lewat kegiatan ini, kami berharap masukan dan saran untuk penyusunan laporan evaluasi KPU Polman,” ujar Rudianto.
Penyelenggaraan Pilkada Polewali Mandar dinilai aman, lanjut Rudianto, tidak ada gangguan keamanan yang ekstrem, tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di 806 tempat pemungutan suara (TPS), ada peningkatan partisipasi dari angka 74% persen jadi 75,4%, dan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Rudianto tidak lupa mengapresiasi peran LO sebagai penghubung paslon dan KPU yang sangat responsif, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan.
“Seharusnya seperti ini LO menjalankan tugas yang diberikan oleh pasangan calon,” beber Rudianto.
Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Polewali Mandar, Munawir Arifin, menambahkan, penting untuk menerima rekomendasi dari peserta FGD untuk dibawa ke KPU Provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Tujuan FGD ini untuk memvalidasi data kuesioner yang sudah dibagikan mengenai empat dimensi pemilihan,” ungkap Munawir.
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Polewali Mandar, Rahmaniah, mengemukakan jika pada tahapan pencalonan Pilkada, pengawasan dilakukan secara baik dan melekat, berbeda dengan pengalaman Bawaslu di daerah lain.
“Kami berharap, di pemilu yang akan datang, verifikasi calon bisa dilakukan bersama-sama untuk menghindari permasalahan sengketa calon,” kata Rahmaniah.
Sedangkan Wakil Ketua JPPR Polewali Mandar, Ismail, meminta agar Bawaslu tidak terlalu menekan penyelenggara teknis dengan intimidasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
“Sebaliknya, bantu mereka. Jika ditemukan identitas ganda, jangan menimpakan kesalahan pada penyelenggara teknis, tanyakan pada individu yang bersangkutan dan carikan solusi. Kejadian ini kami lihat berulang dari pemilu ke pemilu,” imbuh Ismail.
Sementara itu, LO paslon nomor urut 3, Abdul Rahman Yunus, menyoroti kejadian-kejadian di TPS yang sangat mengganggu saksi paslon.
“Saksi butuh beberapa jam hanya untuk mengambil C hasil salinan karena keterbatasan alat cetak,” sebut Abdul Rahman.
LO paslon nomor urut 4, Ilham Muslimin, turut mengeluhkan soal hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh saksi di TPS.
“Saksi dilarang langsung mendokumentasikan hasil pemungutan suara,” ucap Ilham.
Dalam kesempatan itu, LO paslon nomor urut 1, Hasriadi, mempertanyakan 1816 peserta daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak tercatat di daftar pemilih tetap (DPT).
“Apa sebabnya sehingga bisa terjadi demikian? Apakah memiliki identitas ganda atau terdaftar di wilayah lain?” tanya Hasriadi.
Ia pun ingin mengetahui perihal pengembalian C2 pemberitahuan dan jumlahnya serta bagaimana dengan pemilih yang tidak dikenali.
Amri Makkaruba, perwakilan dari media, berbicara tentang pemasangan iklan Pilkada yang seharusnya 14 hari, namun di Pilkada lalu hanya muncul dua kali di surat kabar.
“Sebenarnya, kalau ada paslon yang jeli, hal ini bisa sampai ke MK, tapi ternyata tidak,” tutur Amri.
Dirinya juga meminta kepada KPU Polewali Mandar agar kedepannya menganggarkan iklan untuk 14 hari. (ilm)
