Ketua HMI MPO Majene, Ahmad.
Majene, mandarnews.com – Pemerintahan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin di Sulbar selama ini banyak menimbulkan pro kontra publik. Jelas ini menjadi patologi baru dalam pemerintahan Sulbar yg seharusnya perlu untuk segera dievaluasi. menyambung dari apa yang di sampaikan oleh anggota DPR RI dalam hal ini Pak Taufan Pawe saat melakukan rapat dengan wamendagri bahwa ada PJ yang memposisikan dirinya sebagai defenitif bahkan setiap kebijakan yg di keluarkan tidak melakukan jalur kordinasi Ke mendagri.
Ketua HMI MPO Majene, Ahmad mengatakan di Sulbar, selama kepemimpinan Pj Bahtiar banyak terjadi Polarisasi sesuka hatinya. Tentu apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI tersebut sangat sesuai dengan kondisi faktual Sulbar hari ini.
“Sebagai contoh konkritnya kita bisa melihat soal ego STPN dan non STPDN. Misalkan, PJs bupati di tiga kabupaten semua yang jadi PJs adalah alumni purna. Sementara mereka adalah pejabat yang sebelumnya gagal di OPD nya, sedangkan masih banyak pejabat yang lebih senior dan punya pengalaman lebih dari mereka,” jelas Ahmad.
Ahmad juga menambahkan, Pj Bahtiar mengangkat seangkatannya di STPDN menjadi sekretaris satpol PP Sulbar. Sekertaris pindah tidak lama setelah Bahtiar dilantik jadi PJ gubernur Sulbar, padahal dia kepala dinas perhubungan Kabupaten Polman, rela jadi staf biasa selama kurang lebih 100 hari. Dan langsung dilantik menjadi sekretaris Satpol PP bahkan menduga sekarang sudah jadi Plt Kasatpol PP Sul-Bar.
“Bukan hanya hal tersebut yang menjadi penyimpangan kebijakan Bakhtiar selama menjadi PJ Gubernur Sulbar. Masih banyak kasus lain hasil dari produk pemerintahan Bahtiar yang tentunya tidak sesuai dengan spek asas kebutuhan dan asas manfaat masyarakat Sulawesi Barat. Oleh karenanya tidak ada alasan yang tepat untuk tidak segera menarik Bahtiar sebagai Pj Gubernur. Sekiranya Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kemendagri untuk segera membahas dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sulbar yang sudah beberapa kali kami suarakan yaitu copot Bakhtiar sebagai PJ Gubernur Sulbar. Hal ini kemudian kita anggap langkah konkrit yang solutif untuk menjaga kondusifitas regional Sulbar akibat pemerintahan PJ Bakhtiar yang dianggap menyalahi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ahmad juga mengaku siap berangkat ke Jakarta berdiskusi langsung dengan Mendgari bersama Komisi II DPR RI untuk membahas hal tersebut.
“Kami tidak asal bicara, intinya banyak data yang telah ditemukan baik itu data tertulis ataupun data fakta di lapangan yang tentunya tidak bisa kita uraikan satu persatu melalui tulisan ini. Oleh karenanya kami sangat berharap untuk bagaimana kemudian DPR RI dan Mendagri memberikan ruang berdiskusi lebih lanjut soal pemerintahan Baktiar selama di Sulbar,” tutup Ahmad. (Ptr/rls)
