Aksi demonstrasi sejumlah pemuda dan mahasiswa Mamasa
Mamasa, Mandarnews.com – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Mamasa, Senin (11/3/2019) diwarnai dengan aksi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa yang turun ke jalan guna menyampaikan berbagai tuntutan.
Aksi tersebut melibatkan puluhan pemuda dan mahasiswa yang berasal dari Kesatuan Mahasiswa Kabupaten Mamasa (KMKM), Ikatan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Kondosapata’ (IPPMK), Ikatan Persaudaraan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Sesena Padang (IPPPMSP), dan Ikatan Persaudaraan Pemuda dan Mahasiswa Nosu (IPPMN).
Massa menggelar aksi dimulai dari Simpang Lima Jalan Kota Mamasa hingga ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) PB Pengurus Besar (PB) KMKM Yatsen saat menjelaskan, aksi yang dilakukan merupakan bagian dari proses evaluasi bagi Pemda tentang sejumlah program pembangunan yang telah dijalankan.
“Berdasarkan kajian dari beberapa lembaga pemuda dan mahasiswa Mamasa, beberapa sektor pembangunan masih dinilai belum maksimal seperti kualitas RSUD Kondosapata’, kualitas pembangunan jalan Tabone – Pana’ dan Tabang, mutu pendidikan tentang belum adanya pemerataan tenaga guru, sektor pariwisata, pertanian dan masalah ekonomi,” jelas Yatsen.
Ia berharap, sejumlah kendala-kendala yang ada segera diatasi agar Kabupaten Mamasa benar-benar mengalami kemajuan.
Merespon hal itu, Wakil Ketua II DPRD Mamasa Orsan Soleman mengatakan, soal guru memang masih menjadi kendala sebab penerimaan masih terbatas, sementara Mamasa masih membutuhkan tenaga guru.
“Masalah jalan tentu penting diketahui bersama sebab ada pembagian kewenangan di dalamnya. Jika status jalan adalah jalan kabupaten, tentu penting untuk diperhatikan di kabupaten. Namun jika menjadi jalan strategis provinsi, maka ada sharing anggaran pada jalan tersebut antara kabupaten dan provinsi seperti di Tabone-Pana’, tapi telah diupayakan agar ditingkatkan menjadi jalan provinsi,” ujar Orsan Soleman.
Kata Orsan, jika jalan tersebut menjadi jalan strategis nasional, maka ada sharing anggaran antara provinsi dan pusat. Jika menjadi jalan nasional, maka kewenangan full di Pemerintah Pusat.
“Masalah pertanian juga masih menjadi kendala karena SDM masih perlu ditingkatkan. Sebab itu, Pemda sering mengajak petani untuk bercocok tanam, namun budaya ketergantungan terhadap hasil bumi dari daerah lain masih terjadi. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama, bukan saja eksekutif dan legislatif,” sebut Orsan Soleman.
Tentang anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan, juga tentu akan lebih diperhatikan ke depannya agar Mamasa benar-benar terbangun.
Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Bupati Mamasa Ramlan Badawi tidak dapat menemui mahasiswa karena masih menyambut tamu-tamu yang ada dari luar daerah.
“Mengenai masalah air di Rumah Sakit Kondosapata’, kami telah memerintahkan untuk membongkar instalasi yang tersumbat sehingga layak pakai,” tutur Martinus Tiranda.
Sedangkan untuk kualitas pendidikan, ia berpendapat memang menjadi permasalahan karena masih ada kekurangan lebih dari 800 guru, sehingga dilakukan pengangkatan guru kontrak sebanyak 200 orang dengan honor seadanya.
“Refleksi 17 tahun Mamasa tentu dapat dibandingkan dengan 17 tahun lalu, dan disadari memang masih ada sektor yang belum sesuai harapan. Adapun hal yang tidak secepat kita harapkan itu juga disadari,” terang Martinus Tiranda.
Ia berpendapat, persoalan wisata sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah mental wisata, karena untuk apa ada destinasi jika masyarakat tidak sadar. Karena itu, keadaan tersebut perlahan telah dibenahi.
“Festival budaya yang sering dilakukan adalah suatu cara untuk mengundang wisatawan, tinggal sejumlah masukan sangat diperlukan guna meningkatkan kepariwisataan,” bebernya.
Ia melanjutkan, bicara soal kelompok tani sebenarnya Mamasa sudah banyak kelompok tani namun masih banyak anggotanya yang tidak bertani. Dengan adanya terobosan Demianus Tarra maka sangat diharapkan muncul hal demikian untuk memberikan contoh bagi petani.
Wakil Ketua I DPRD Mamasa Josep Paotonan turut menjabarkan bahwa pada prinsipnya kita sependapat bagaimana agar daerah Mamasa dibangun lebih maksimal karenanya menjadi pergumulan bersama.
“Setelah saya masuk ke sistem maka disadari bahwa betapa sulitnya menata pembangunan dengan anggaran terbatas,” ujar Josep Paotonan.
Ia berpendapat, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa itu adalah keresahan bersama dan ke depannya tentu menjadi perhatian lebih serius.
Reporter : Hapri Nelpan
Editor : Ilma Amelia
