
Orasi. Massa aksi dari Aliansi Masyarakat Desa Tallu Banua Utara berorasi di Pintu Gerbang Polres Majene, Kamis 15 Februari 2018. Foto : Ist.
Majene, mandarnews.com – Kepala Desa Tallu Banua Utara, Kamaluddin melaporkan warganya sendiri ke Polres Majene, Kamis 15 Februari 2018.
Kamaluddin melaporkan Koordinator Aksi Forum Masyarakat Desa Tallu Banua Utara (FMDTBU), Lil Ansar atas dugaan pencemaran nama baik.
Pelaporan ini sebagai buntut aksi yang selama ini dilakukan Lil Ansar bersama rekan-rekannya. Kamaluddin menilai, tuduhan yang dilayangkan massa aksi itu tidak berdasar dan mencemarkan nama baiknya.
- Baca juga : Massa Demo Kejari Majene, Ini Tuntutannya
“Saya melaporkan kordinator aksinya, Lil Ansar, penceramaran nama baik. Supaya masyarakat dibawah ini merasa tenang juga,” kata Kamaluddin setelah melapor ke Polres Majene.
Kamaluddin curiga aksi dari FMDTBU ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu pasca Pilkades. Ia juga menilai, dalam FMDTBU hanya tiga warga dari desanya.
Sebelum melapor, sejumlah warga pendukung Kamaluddin menggelar aksi tandingan. Mereka yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Tallu Banua Utara (AMDTBU) menggelar aksi di Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene dan mengutuk tudingan FMDTBU.
Sebenarnya Kamaluddin mengakui tiga proyek anggaran tahun 2017 yang dinilai bermasalah FMDTBU hingga saat ini belum selesai. Ia berkilah, proyek tersebut menyeberang ke 2018 lantaran terhadang anggaran dana desa APBD Majene terlambat cair.
“Rata-rata desa di Majene dananya menyebrang. Bahkan dari bulan sepuluh kami tidak dapat apa-apa. Kami merasa untuk desa wajar-wajar saja, bagaimana berkreasi dibawah untuk melaksanakan pemerintahan tanpa merugikan masyarakat,” jelasnya.
Kamaluddin mengatakan, proyek yang sempat tertunda itu sementara dibangun dan akan segera diselesaikan. Ia berjanji, sebelum bulan Maret pelaksanaan proyek itu akan diselesaikan.
Sementara itu, Lil Ansar heran proyek di Desa Tallu Banua Utara menyeberang ke tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh, kata Lil Ansar, dana pembangunan itu berasal dari APBN dan telah cair Maret 2017.
“Cair uang tahap pertama tapi tidak ada realisasi,” kata Lil Ansar saat dikonfirmasi.
Ia membantah jika aksinya ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Mahasiswa ilmu politik Unsulbar ini menyatakan, sebelumnya telah dilakukan aksi protes tapi tidak ditanggapi. Akhinya, melalui FMDTBU, Lil Ansar bersama rekan-rekannya menggelar aksi demo.
“Gerakan kami murni karena kami memang melihat bahwa banyak program di desa diduga kuat fiktif dari berdasarkan data yang kami miliki,” tegasnya.
Soal laporan ke polisi, Lil Ansar mengaku akan kooperatif dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
“Kami tinggal menunggu panggilan dari Polres, kami siap mengikuti prosedur hukum,” kata Lil Ansar. (Irwan Fals)