Masalah terkait jaminan kesehatan bagi warga miskin dalam hal ini kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat di Kabupaten Majene sepertinya tidak kunjung menemui titik terang. Mulai dari pendataan yang buruk, nama jaminan kesehatan yang sering berganti dan pendistribusian kartu jaminan kesehatan yang tidak melibatkan pemerintah desa.
Komisi III DPRD Majene sendiri juga sendiri sudah berkali-kali melakukan pemanggilan rapat dengar pendapat terhadap instansi yang terkait. Seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan (TKSK) nya, BPJS, Badan Pusat Statistik (BPS), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Dinas Kesehatan Majene.
Hal ini dilakukan sebagai upaya yang dilakukan Komisi III sebagai wakil rakyat untuk mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan tersebut. Saat rapat dengar pendapat, Selasa (29/3/2016) kemarin, ketua Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan mengkritik kinerja Kantor Pos Majene.
Adi Ahsan menilai, Pos Majene melakukan distribusi tahun akhir 2015 lalu tanpa melakukan koordinasi dengan pihak desa. Hal ini membuat kartu jaminan kesehatan di desa menjadi kacau.
"Saya sudah tanya sejumlah kepala desa, katanya Pos sendiri yang langsung serahkan kartu BPJS PBI (Kartu Indonesia Sehat) ke masyarakat. Betul tupoksi Pos mengantar tapi saya berharap ada koordinasi karena ketika ada masalah yang pertama dihantam masyarakat adalah pihak desa,’ kata Adi Ahsan.
Hal senada juga disampaikan kepala Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Wardin Wahid. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum pernah didatangi pegawai kantor Pos terkait pendistribusian kartu KIS.
"Saya tidak pernah dapat konfirmasi dari Pos. Nanti kelurahan Totoli yang sampaikan kepada saya kalau ada kartu yang datang. Kenapa tidak langsung kepada saya? Kalau sudah begini, ada kartu, jelas nama, alamat tapi tidak ada orangnya. Nanti ada benturan dilapangan baru saya dihubungi," keluh Wardin.
Wardin berharap kepada POs Majene agar saat melakukan pendistribusian KIS melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak desa. Hal ini bertujuan, agar tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat.
Sementara Kepala Pos Majene, Jasmal, Dj mengatakan, dalam melakukan pendistribusian KIS pihaknya telah menyurat kepada pihak kecamatan. Namun, ia mengakui bahwa proses pendistribusian belum berjalan dengan baik.
"Pendistribusian berikutnya akan lebih baik, nanti saya tanya staf saya. Terkadang juga di lapangan, kepala desa juga tidak berada di kantor. Tapi kalau ada temuan begini, kami kan juga manusia biasa pak. Mekanismesnya juga kami sudah jalan tapi tidak 100% berjalan dengan baik," kata Jasmal. (Irwan)
