Aksi demo. Puluhan massa aksi demo dari aliansi peduli defisit di depan Kantor DPRD Majene, Kamis 28 September 2017.
Majene, mandarnews.com – Kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Majene kini dilanda defisit. Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman beberapa waktu lalu, asumsi angka defisit Majene bahkan mencapai angka lebih Rp 100 miliar.
Baca berita sebelumnya : ‘Peduli’ Defisit, Lima Pemuda Galang Dana di Jalanan
Selain itu Kasman menjelaskan, untuk defisit 2016 itu sebanyak Rp. 95 miliar ditambah pengurangan anggaran lagi dari pusat sebanyak Rp 8,8 miliar ditahun 2017. Menurut Kasman, hal serupa juga dialami seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Kasman, dana dari provinsi triwulan ke empat tahun 2016 dan triwulan pertama tahun 2017 telah dibayarkan. Namun triwulan dua dan tiga hingga kini belum dibayarkan.
“Iya kan ini masih angka sementara. Angkanya itu lebih Rp 100, itu asumsi. Dengan asumsi bahwa, pertama nilai utang di laporan keuangan kita itu Rp 95 miliar lebih kepada pihak ketiga, defisit 2016. Ditambah pengurangan dana dari pusat Rp 8,8 miliar. Dana bagi hasil juga dilakukan penyesuaian karena berkurang Rp 3 miliar,” ungkapnya, Senin 25 September 2017.
Baca kumpulan berita tentang : Majene Defisit
Untuk menutupi defisit itu, pihak Pemda melakukan pemotongan 35 persen anggaran kegiatan pada setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Proses pemotongan ini masih berjalan dan telah mencapai 50 persen realisasi dari pemotongan tersebut.
Jika cara ini tidak berhasil menutupi defisit, pilihan terakhir Pemda adalah meminjam uang kepada perbankan. Dalam hal ini Bank Sulselbar.
Memanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Majene, Darmansyah tidak setuju atas rencana Pemda itu. Sebab, hal itu akan menambah utang Pemda.
“Lebih baik pangkas saja anggaran lagi yang tidak terlalu penting dari pada kita pinjam,” kata Darmansyah saat menemui massa aksi aliansi peduli defisit di depan Kantor DPRD Majene, Kamis 28 September 2017.
Menurut Darmansyah, cara Pemda dalam hal ini Bupati Majene, Fahmi Massiara dengan melakukan pemotongan anggaran sudah tepat. Bahkan, kata Darmansyah, kalau perlu dilakukan pemotongan anggaran sampai 50 persen dari pada harus meminjam uang.
“Saya dukung, pokoknya bukan hanya 35 persen. Dari pada kita pinjam sampai 50 persen (pemotongan) bisa saja. Kalau kita pinjam resikonya bahaya. Pangkas saja, termasuk perjalanan dinas,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, massa aksi yang berjumlah puluhan itu menggelar aksi di depan Kantor DPRD Majene. Menurut jenderal lapangan aksi, Rudi Idris, pihaknya menuntut Pansus Defisit agar bekerja maksimal dan membeberkan hasil kinerja. (Irwan Fals)
