Anggota DPRD Sulbar, Rahmat Ichwan Bahtiar, saat reses di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang juga sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Rahmat Ichwan Bahtiar, pada Jumat (22/5/2026) direspons antusias oleh masyarakat Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
Hal itu terbukti dari banyaknya usulan yang diberikan oleh masyarakat setempat, seperti perbaikan jalan tani, jembatan, pemberian insentif untuk perangkat masjid yang saat ini terhenti, hingga permintaan bibit kakao.
“Saat ini, kondisi jalan tani dan infrastruktur pendukung pertanian masih sangat memprihatinkan, terutama di area jembatan gantung,” ujar Kepala Desa Bunga-bunga, Abdul Rauf.
Pada tahun 2024, pemerintah desa merencanakan rehabilitasi jembatan tersebut, namun karena keterbatasan anggaran, program tersebut belum dapat dilaksanakan.
Estimasi kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp400 juta, sementara kemampuan anggaran desa tidak mencukupi.
Sementara itu , warga bernama Muh. Ilham Abdullah mempertanyakan soal insentif untuk perangkat masjid yang sudah lama tidak diterima.
“Kami berharap para imam masjid juga bisa mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang lebih baik. Kalau memang belum bisa seperti gaji kepala dusun, setidaknya ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para imam masjid. Bukan berarti semuanya harus ditanggung pemerintah, tetapi paling tidak ada perhatian dan usaha ke arah sana,” kata Muh. Ilham Abdullah.
Kepala Desa Bunga-bunga, Abdul Rauf, ketika menyampaikan usulan soal jembatan.
Merespons usulan-usulan tersebut, anggota DPRD Sulbar, Rahmat Ichwan Bahtiar mengemukakan kalau usulan yang diajukan tidak bisa hanya berhenti di reses jika ingin direalisasikan.
“Reses saja tidak cukup. Kita harus tetap menjalin komunikasi dengan kepala desa dan kepala dusun. Saya yakin Kepala Desa dan para kepala dusun di sini adalah orang-orang yang mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” sebut Rahmat.
Terkait usulan pembangunan seperti jembatan dan jalan, memang harus terus diperjuangkan. Bahkan, kadang ada usulan yang baru terealisasi beberapa tahun kemudian.
“Lalu, apa peran anggota DPRD? Peran anggota DPRD adalah mengawal aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program pembangunan. Kalau aspirasi diusulkan oleh anggota DPR tentu akan tercatat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anggota DPR mampu memperjuangkan dan meyakinkan pemerintah agar program tersebut mendapat prioritas,” ucap Rahmat.
Mengenai persoalan insentif perangkat masjid, Rahmat menuturkan, pada periode 2019–2024, dirinya termasuk anggota DPR yang memperjuangkan adanya insentif bagi perangkat masjid di Kabupaten Polewali Mandar.
“Saat itu jumlah penerimanya lebih dari seribu orang. Saya kurang mengetahui alasan program tersebut terhenti, kemungkinan karena keterbatasan anggaran,” tukas Rahmat.
Dirinya menerangkan, seringkali usulan tertolak bukan karena tidak penting, tetapi karena datanya tidak lengkap atau tidak akurat. Misalnya, saat sampai di meja gubernur, alamat lokasi ternyata tidak jelas. Atau ketika sudah disetujui dan diperiksa, ternyata kebutuhan anggarannya berbeda jauh dari yang diusulkan. Akibatnya usulan harus diperbaiki dan diajukan kembali pada tahun berikutnya.
“Karena itu, setelah reses ini perlu ada komunikasi lanjutan. Jangan berhenti hanya sampai pertemuan hari ini. Kita harus memastikan semua data benar agar peluang untuk direalisasikan semakin besar,” tutup Rahmat. (ilm)
