Polemik atas keputusan Bupati Mamuju Suhardi Duka mengangkat kepala dinas Pariwisata Mamuju Sahari Bulan sebagai pelaksana harian Bupati Mamuju mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Kali ini, ketua jurusan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ) Universitas Sulawesi Barat ( Unsulbar ) Muhammad, M.Si menyatakan yang paling tepat menjadi pelaksana harian bupati sebelum SK mendagri turun adalah sekertaris daerah ( Sekda ) kabupaten Mamuju.
Muhammad yang juga alumni pasca sarjana Unhas menjelaskan sesuai UU Otonomi Daerah dan UU pemerintah daerah, tidak ada kewenangan bagi bupati untuk mengangkat sendiri bupati pengganti.
" Bukan kewenangan bupati mengangkat bupati, sesuai undang – undang Otoda dan Pemerintah daerah, kalau bupati dan wakil bupati berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat, maka sekda yang akan melaksanakan tugas – tugas bupati – wakil bupati," jelas Muhammad.
Dalam analisis politiknya, Muhammad menyatakan polemik soal pelaksana bupati ini masih merupakan bagian dari rivalitas lama antara Suhardi Duka dengan Anwar Adnan Saleh, dimana rivalitas sudah dimulai sejak Suhardi keluar dari partai Golkar kemudian menjadi ketua DPW partai Demokrat Sulbar.
Rivalitas itu kemudian "makin memanas" setelah Demokrat dibawah kepemimpinan Suhardi Duka berhasil "menggusur" Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2014 di Sulbar yang akhirnya mendudukkan kader Demokrat sebagai ketua DPRD Sulbar.
Menurut Muhammad, Suhardi sebenarnya tahu bahwa bukan kewenanganyna mengangkat plh bupati tapi keputusan itu diambil sebagai bagian dari "rivalitas" dengan Anwar.
" Hingga jabatan akan berakhir, Suhardi Duka tetap ingin menunjukkan "perlawanan" politik terhadap Anwar, Suhardi ingin menegaskan ke publik bahwa dia tidak dalam sub-ordinat dari Anwar," kata Muhammad yang selama ini aktiv meneliti otonomi daerah dan politik pemerintahan daerah.
Seperti ramai diberitakan, beberapa jam sebelum SK Suhardi Duka berakhir kamis 08 Okotober pukul 24:00. pada Kamis siang, Bupati Suhardi Duka mengangkat Sahari Bulan sebagai plh bupati Mamuju.
keputusan ini kemudian diprotes gubernur Anwar Adnan Saleh yang menilai keputusan itu tidak tepat. ( afsar )
