Masalah bus sekolah di Kabupaten Majene menjadi masalah yang tak kunjung menemui titik terang. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dinilai tak mampu menanggung biaya bus sekolah. Mulai dari biaya perawatan, operasional hingga kesejahteraan supir bus sekolah yang tidak sesuai harapan.
Beberapa bulan belakangan saja, bus sekolah di Majene yang berjumlah 18 tersebut kini sebagian besar dalam kondisi tidak layak jalan. Sejumlah armada bus sekolah yang sudah tua kini berada di bengkel menjalani perbaikan. Bahkan pemerintah kecamatan juga terkendala dana perbaikan yang dinilai sangat rendah.
Oleh karena itu, masalah tersebut mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya dari ketua Komisi III, DPRD Majene, Adi Ahsan. Menurutnya, sudah saatnya pemda mengevaluasi keberadaan bus sekolah.
"Saya minta evaluasi itu bus sekolah karena kondisi yang dihadapi pemerintah daerah cukup berat. Sampai saat ini kan bermasalah. Jadi keberadaan bus sekolah itu harus ditinjau kembali dengan diganti atau dikonversi dengan kebijakan lain dengan cara mensubsidi biaya transportasi siswa yang tidak mampu," kata Adi Ahsan, Rabu (23/3/2016).
Adi Ahsan mengatakan, cara tersebut dinilai efektif untuk menjamin pelajar dari kalangan tidak mampu untuk tetap bersekolah. Konversi dari bus sekolah menjadi subsidi transportasi buat pelajar akan bekerja sama dengan sekolah dan pihak desa.
"Dana nantinya tidak akan langsung diberikan kepada siswa tapi diserahkan kepada sekolah. Sekolah bertugas untuk mencari langganan angkutan kemudian dibayarkan dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan bekerja sama dengan desa," katanya.
Ide peninjauan kembali bus sekolah lantaran kendaraan pengangkut pelajar tersebut tidak hanya dinikmati pelajar dari kalangan tidak mampu. Menurut Adi Ahsan, kemungkinan sebagaian besar pelajar dari kalangan mampu yang menikmati bus sekolah karena hanya beroperasi di jalan poros. Tidak masuk ke pelosok-pelosok desa.
"Kalau bus sekolah, biar anak camat, anak pengusaha naik juga. Tidak tepat sasaran namanya itu. Jadi ganti saja menjadi subsidi transportasi bagi yang tidak mampu," tegasnya.
Selain itu, ide untuk menkonversi bus sekolah jadi subsidi transportasi untuk pelajar tidak akan merusak citra Majene sebagai ibu kota pendidikan di Sulawesi Barat. Ia mengatakan, bus sekolah hanya pencitraan pemda tapi tidak mampu untuk dimaksimalkan.
"Saya melihat itu bus sekolah hanya pencitraan pemda mampu menanggung masalah transpor pelajar padahal terseok-seok. Itu hanya menjadi persolan yang tidak mampu ditangani. Buktinya sejak tahun 2012 lalu dirapatkan masalah ini tapi tak kunjung selesa," kata Adi.
Pandangan berbeda datang dari pemerhati pendidikan, Rizal. Ia mengatakan, usul komisi III itu patut diapresiasi karena merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat miskin dan sebuah fungsi kontrol telah dijalankan.
Hanya saja, komisi III perlu mempertimbangkan bahwa keberadaan bus sekolah adalah kebanggaan kita semua karena merupakan sejarah tentang pengadaan bus sekolah gratis oleh pemda untuk rakyatnya. Dengan kebijakan yang merupakan terobosan baru itu membuat majene mendapatkan rekor Muri. Sehingga keberadaan bis sekolah perlu dipertahankan.
"Hanya saja Pemda perlu terus didorong agar serius menangani bus sekolah," kata Rizal.
Jika masalah menyangkut pembiayaan operasional bus sekolah bila dianggap merepotkan, Rizal mengatakan, pemda perlu bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya dengan pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa, dengan dinas pendidikan melalui dana BOS.
"Sudah saatnya Pemda menggalakkan program lintas sektor secara riil, bukan hanya semata-mata diluncurkan dan di SK-kan. Dalam hal ini pemda dapat mengoptimalkan peranan workshop milik PU dan BLK untuk menangani kerusakan mobil dinas termasuk bus sekolah," imbuh Rizal.
Dia juga mengkhuatirkan, jika bus sekolah ditiadakan maka pelajar akan semakin berkeliaran mengendarai motor padahal mereka belum layak dapat SIM. Dengan adanya bus sekolah maka ada alasan untuk menertibkan pelajar berkendara di jalan umum karena menjadi penyumbang utama banyaknya kecelakaan. Tapi sayang polisi masih belum tegas.
Jadi sebaiknya bus sekolah dipertahankan bahkan jika perlu dibuatkan monumen untuk mengenang sejarah membanggakan yang pernah diraih Majene tentang pelayanan.(Irwan)
