Oleh : Fajar Asad Jawi
Kader HMI Cabang Istimewa Mesir.
KORIDOR EROR YANG MANUSIAWI” MENGHITUNG PIRING, BUKAN NADI
Koridor eror yang manusiawi.” Kalimat Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2025
itu kini jadi pembenar 1.929 korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026.
Saat 21.102 dapur negara menghabiskan Rp855 miliar per hari, 1.528 dapur lain
disetop karena bermasalah. Maka pertanyaannya: siapa yang berhak
memasukkan anak ke dalam 0,01 persen yang boleh dikorbankan?
Pada sidang kabinet paripurna 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto
menyatakan, “Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut, tetapi
kalau diambil statistik 8.000 dari 1,4 miliar (porsi) masih dalam koridor eror yang
manusiawi… statistik angka keracunan sekitar 0,0007… Artinya, 99,99 persen
berhasil.” [Siaran resmi Sekretariat Kabinet RI, 20 Oktober 2025].
Di bawah bingkai itu, Badan Gizi Nasional mengumumkan: 21.102 SPPG aktif,
59,86 juta penerima, Rp18 triliun anggaran. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG pada 1–
13 Januari 2026 [Laporan JPPI, Januari 2026].
Perhitungan BBC Indonesia
sepanjang 30 hari di Januari 2026 mencatat korban mencapai 1.929 orang [BBC
Indonesia, 31 Januari 2026], tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi,
Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kasus terbaru, Jumat
30 Januari, setidaknya 132 pelajar diinfus di Kabupaten Manggarai Barat [Rilis
Pemkab Manggarai Barat, 30 Januari 2026].
Inilah wajah necropolitics—konsep filsafat politik Achille Mbembe tentang hak kuasa menentukan siapa boleh hidup—versi Indonesia: negara hadir dengan
piring di tangan kanan, dan risiko membiarkan korban di tangan kiri.
0,0007 PERSEN: KETIKA MATEMATIKA MEMBUNUH ETIKA
Angka 0,0007 persen lahir dari 8.000 kasus dibagi 1,4 miliar porsi [Siaran resmi
Setkab RI, 20 Oktober 2025]. Ia angka yang santun, tidak berdarah, tidak
berisik.
Dalam epidemiologi, yang berisik adalah attack rate: korban dibagi populasi
terpapar. Merujuk data BGN Oktober 2025, estimasi penerima aktif MBG sekitar
8 juta siswa per hari.
Dengan 1.929 korban dalam 30 hari di Januari 2026 [BBC
Indonesia, 31 Januari 2026], maka attack rate sama dengan 0,024 persen. Jika memakai data JPPI 1.242 korban pada 1–13 Januari 2026 saja, attack rate 13
hari sudah 0,0155 persen.
Artinya, risiko riil 22 hingga 35 kali lebih besar dari 0,0007 persen. Menaruh
porsi sebagai penyebut bukan salah hitung. Ia salah akhlak.
Ia menghapus
prosopon—wajah—dari statistik. Dan dalam etika Emmanuel Levinas, wajah
adalah asal mula tanggung jawab. Piring tidak punya wajah. Anak punya.
Edmund Burke pada 1790 menulis, “The effect of liberty to individuals is that
they may do what they please: we ought to see what it will please them to do,
before we risk congratulations.” Sebelum bertepuk tangan untuk 99,99 persen,
lihatlah apa yang dialami 0,01 persen: mereka muntah, mereka diinfus, mereka
absen.
Di banyak negara OECD, standar operasi school meal program menetapkan
investigasi terbuka bila attack rate melampaui 0,01 persen, atau bila terjadi
klaster dua kasus atau lebih di satu dapur. Di Indonesia, 0,0007 persen disebut
“koridor manusiawi”. Di titik ini konsep necropolitics Achille Mbembe bekerja: negara menangguhkan standar keselamatan atas nama statistik sukses.
Rp855 MILIAR SEHARI: ANGGARAN NGEBUT, PENGAWASAN NGEPOT
Rp18 triliun hingga 16 Januari 2026. Rp855 miliar dibelanjakan tiap hari.
Kapasitas fiskal bukan soal. Soal kita: kapasitas keselamatan.
Buktinya, 1.528 SPPG harus disetop sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.
Artinya 7,2 persen dari 21.102 SPPG terbukti bermasalah. Satu SPPG melayani
3.000 sampai 4.000 siswa. Satu persen kontaminasi berarti 30 sampai 40
korban serentak.
Maka 1.528 SPPG yang disetop adalah 1.528 pengakuan
bahwa ekspansi berlari lebih cepat dari pengawasan.
Alexis de Tocqueville menulis, “The most dangerous moment for a bad
government is when it begins to reform.” Momen paling berbahaya dari MBG
adalah ketika ia menambah 200 SPPG per hari dan menyiapkan 6.000 SPPG lagi
di wilayah terpencil, sementara 1.528 SPPG lama baru saja disetop karena meracuni. Itu bukan reformasi. Itu ruah yang buta arah.
Dalam kerangka necropolitics, kecepatan ekspansi di dalam “koridor eror yang
manusiawi” sama dengan kecepatan meluasnya zona yang boleh dikorbankan.
Semakin banyak dapur, semakin banyak titik yang luput dari traceability.
DOGMA 99,99 PERSEN: KETIKA NEGARA ANTI-DIBANTAH
Oktober 2025: 8.000 kasus versi Istana, 13.347 SPPG.
Januari 2026: 19.188 SPPG menjadi 21.102 SPPG dalam 12 hari.
Januari 2026: 1.242 korban pada 1–13 Januari [JPPI, Januari 2026]; 1.929
korban sepanjang 30 hari [BBC Indonesia, 31 Januari 2026].
Januari 2025–Maret 2026: 1.528 SPPG disetop.
Semua kurva naik: SPPG, anggaran, dapur yang ditutup, korban bulanan. Yang
datar hanya satu kurva: kurva pertanggungjawaban. Tidak ada moratorium.
Tidak ada ambang gugur. Tidak ada nama.
Karl Popper mensyaratkan falsification criteria bagi kebijakan ilmiah: kondisi
empiris yang memaksanya berhenti. Tanpa itu, MBG bukan program. Ia dogma.
Ia berjalan bukan karena terbukti aman, melainkan karena “koridor eror yang
manusiawi” belum melarangnya jalan.
Saint-Just berkata, “Tidak ada yang memerintah dengan tak bersalah.”
Menambah 200 SPPG per hari sambil membawa 1.929 korban dalam 30 hari
adalah memerintah dengan biaya. Dan dalam konsep necropolitics Mbembe,
biaya itu selalu dibayar tubuh yang paling lemah, bukan APBN.
Pembela program ini berargumen: tanpa MBG, angka stunting tidak turun.
Benar. Namun argumen itu sah hanya jika pilihan kita cuma “tidak makan” atau
“makan berisiko”. Negara yang mengelola Rp18 triliun sebulan punya opsi
ketiga: makan dan aman. Memilih dua opsi pertama adalah kemalasan nalar,
bukan keterbatasan anggaran.
DARI BASTILLE KE “KORIDOR EROR YANG MANUSIAWI” — JANGAN ULANGI
TEROR ATAS NAMA KEBAJIKAN
Revolusi Prancis meruntuhkan Bastille karena menolak kesewenangan atas
nama raja. Tocqueville mengingatkan, “Demokrasi menginginkan kesetaraan
dalam kebebasan, despotisme menginginkan kesetaraan dalam paksaan.”
MBG adalah janji kesetaraan gizi. Jangan ubah ia menjadi kesetaraan dalam
risiko atas nama “koridor eror yang manusiawi”. “99,99 persen berhasil” hanya
sah jika 0,01 persen dianggap tidak ada. Dalam public health dan etika publik,
satu kasus yang dapat dicegah adalah terlalu banyak. 1.929 pelajar dalam 30
hari bukan eror statistik.
Mereka prosopon. Mereka wajah. Mereka bangku kosong di kelas. Piring boleh bertambah. SPPG boleh bertambah dari 13.347 ke 21.102.
Anggaran boleh naik ke Rp18 triliun. Tapi jika 1.528 SPPG sudah disetop dan
1.929 anak jadi korban hanya di Januari 2026, maka menambah 6.000 SPPG lagi
tanpa rem adalah necropolitics: memenjarakan nalar atas nama jumlah,
dibungkus frasa “manusiawi”.
Condorcet sudah mengingatkan sejak 1794: “Kemajuan akal manusia akan
mengakhiri kesalahan, tapi hanya jika kesalahan itu diakui.” Mengakuilah.
Sebelum “koridor eror yang manusiawi” benar-benar menjadi guillotine. (*)
