Mendagri, Tjahjo Kumolo. Sumber foto: kemendagri.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo membeberkan lima catatan mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019, Kamis (18/4/2019).
Pertama, Pemerintah mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilihnya.
“Angka kehadiran di TPS cukup tinggi, di atas 80%. Artinya, di atas target KPU yang menargetkan 77,5%,” ujar Menteri Tjahjo.
Kedua, tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan, khususnya menjaga masyarakat dalam suasana terlindungi untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ketiga, saya minta masyarakat tetap yakin Polri dan TNI akan mengamankan ketertiban dan keamanan masyarakat dan lingkungannya, terutama terhadap tindakan-tindakan inskonstitusional yang menganggu jalannya proses Pileg dan Pilpres 2019,” kata Mendagri Tjahjo.
Yang keempat, melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kemendagri akan tetap membantu kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah secara konstitusional sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
“Kemudian yang kelima, saya memberi apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang dengan cepat dan responsif mengatasi permasalahan kecil yang muncul di TPS,” sebut Menteri Tjahjo.
Selain itu, Kemendagri juga membuka Posko Monitoring 24 jam non stop untuk memantau perkembangan situasi daerah sebelum dan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Posko Monitoring Pemilu ini dibuka setelah Kemendagri mengirimkan Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Pemilu ke seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami membuka posko monitoring pelaksanaan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia melalui video conference selama 24 jam non stop”, tukas Tjahjo.
Posko monitoring Pemilu tersebut telah berjalan sejak H-2 Pemilu atau tanggal 15 April 2019 dan akan berjalan sampai H+2 Pemilu atau tanggal 19 April 2019.
“Setiap provinsi di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan situasi terkini melalui video conference selama 5 hari berturut-turut,” jelas Menteri Tjahjo.
Ia berharap, dengan dilakukannya video conference, daerah dapat melaporkan situasi terkini sebelum, saat, dan setelah penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Jangan sampai ada permasalahan di daerah tapi tidak terlapor sampai ke tingkat pusat”, ucap Menteri Tjahjo.
Dari hasil monitoring, lanjutnya, ada beberapa daerah yang kondisi cuacanya kurang baik, melalui video conference laporannya langsung diterima dan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait.
“Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kami berharap inovasi pantauan seperti ini dapat mendukung penyelenggara agar Pemilu berjalan lancar dan damai”, tutur Menteri Tjahjo.
Ia turut berpesan agar masyarakat tetap tenang meski hasil hitung cepat (quick count) di berbagai media telah dirilis, serta meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi yang akan dilakukan melalui penetapan pleno KPU (real count). (rilis Kemendagri)
Editor : Ilma Amelia
