Menko Polhukam, Wiranto. Sumber foto : polkam.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilaksanakan. Dikatakan, partisipasi pemilih di pesta demokrasi lima tahunan kali ini menyentuh angka 80,90%.
Angka ini melampaui target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5% dalam Pemilu 2019.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri yang membahas Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (18/4/2019).
Hadir dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Ini menunjukkan bahwa siapapun Presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menjelaskan situasi nasional pasca Pemilu. Dikatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang dalam hal Pemilu ditempatkan pada posisi netral, tidak berpihak kepada siapapun.
“Sebagai alat negara, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, tetap bersatu padu menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa,” sebut Menteri Wiranto.
Ia juga mengimbau kepada semua pihak untuk menghargai ajakan para calon presiden untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara perdamaian, melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghormati proses finalisasi hasil Pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU.
“Kepada segenap masyarakat diingatkan untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU,” ucap Menteri Wiranto.
Kepala Polri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menegaskan, proses pemungutan suara berlangsung dengan aman, damai, dan lancar.
“Pemilu tahun ini merupakan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, karena adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak dengan melibatkan hampir 80% dari 192 juta suara dan itu kita laksanakan sukses,” tutur Jenderal Polisi Tito.
Tanggal 17 April tidak ada kejadian yang signifikan, lanjutnya, namun ada tiga masalah kecil yang tidak signifikan, yaitu peristiwa penganiayaan terhadap seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Sumatera Selatan dengan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang berjaga karena rebutan kunci kotak suara.
“Kemudian, peristiwa di Sampang karena adanya rebutan mandat saksi sehingga mengakibatkan adanya korban luka dan kejadian melarikan kotak suara dengan motif uang,” jelas Jenderal Polisi Tito.
Di samping itu, ada beberapa wilayah yang ditunda tapi tidak signifikan karena surat suara yang rusak, ada juga surat suara yang terlambat dan yang tertukar tapi semua sudah diselesaikan di tingkat lokal.
“Saya kira semua berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada hal-hal yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka tentu kami dari Polri dan TNI mengimbau untuk menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu aturan hukum yang berlaku,” sambungnya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto lewat rakor tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh prajurit TNI dan Polri.
“Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu serentak dan masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 kemarin dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar,” tutur Marsekal TNI Hadi.
Ia menegaskan, TNI dan Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Bersama Polri, pihaknya tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonsitusional yang merusak proses demokrasi di Indonesia. (rilis Kemenkopolhukam)
Editor : Ilma Amelia
