Foto bersama Bupati, Ketua DPRD, serta para pimpinan OPD lingkup Pemkab Majene, Kamis (3/6) di ruang pola Kantor Bupati Majene.
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten Majene kembali berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Predikat WTP tersebut berhasil diraih untuk keenam kalinya yang diumumkan secara resmi melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar via Zoom oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (3/6).
Bupati Majene Lukman mengaku sangat bahagia atas pencapaian WTP keenam kalinya sesuai dengan target sekaligus menutup periode masa pemerintahan kepemimpinan Fahmi-Lukman di tahun 2021.
Lukman berharap, pencapaian positif tersebut menjadi warisan di masa transisi bagi pemerintahan yang selanjutnya.
“Kami bersyukur di tahun penutup periode ini kami mampu meraih WTP yang keenam kalinya sesuai target pemerintahan kami,” terang Lukman.
Selain kepada BPK, Lukman juga mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, dan camat yang telah mendukung dan memberi sumbangsih atas raihan tersebut.
Ketua BPK perwakilan Provinsi Sulbar Hery Ridwan mengungkapkan rasa syukurnya karena kegiatan penyerahan pelaporan bisa terlaksana dengan baik meski kembali digelar secara virtual.
Hery kembali menegaskan predikat WTP bukan jaminan jika tidak ada penyimpangan dan sebagainya mengingat ada kesalahpahaman
mengenai makna WTP.
“Predikat tersebut merupakan makna kewajaran atas hasil pemeriksaan yang disajikan dalam laporan. Selain itu dari ketiga kabupaten ya mendapatkan WTP di hari ini tetap menjadi perhatian dan masih perlu mendapat perhatian,” ujar Hery.
Ia mengucapkan selamat kepada tiga kabupaten yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP dan tetap mendorong akuntabilitas transparansi keuangan daerah dan menjadi kebanggaan yang patut dipertahankan.
“Opini WTP ini bukan satu tujuan dari pengelolaan keuangan, yang penting adalah pengelolaan senantiasa terlaksana dengan akuntabel, berkualitas, dan bermanfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hery.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene Salmawati Djamado mengatakan, tugas ke depan juga semakin berat, pandemi Covid-19 masih berlangsung, bukan tidak mungkin refocusing anggaran masih akan terjadi.
“Meski kami tidak berharap itu, tugas kita bersama mengoptimalisasikan pendapatan daerah yang diharapkan bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Majene,” terang Salma.
Selain Ketua DPRD Majene, turut serta mendampingi Bupati Majene dalam penerimaan penghargaan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Inspektur Inspektorat, beserta pimpinan OPD lainnya yang digelar di ruang pola kantor Bupati Majene. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
