Kades Amola, Samsuddin (baju batik).
Polewali Mandar, mandarnews.com – Sejak pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 hingga tahun 2024 kemarin, pembangunan jalan Desa Amola selalu menjadi skala prioritas.
Namun, hingga tahun 2025, akses warga jika ingin ke Kota Polewali tersebut belum juga diperbaiki walaupun kondisinya telah sangat memprihatinkan.
Karena hal itulah, Kepala Desa (Kades) Amola, Samsuddin, mengaku hanya diberikan harapan palsu oleh pemerintah daerah.
“Di tahun 2022, Desa Amola terpilih menjadi skala prioritas untuk infrastruktur. Pada tahun 2023, ternyata hasilnya tidak ada. Kami merasa diberi harapan palsu. Sebab itu, kami sempat protes,” kata Samsuddin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar membahas jalan rusak di ruang aspirasi DPRD, Jumat (11/4/2025).
Samsuddin menyampaikan, pihaknya gigih memperjuangkan perbaikan jalan bersama Desa Kaleok karena kedua desa tersebut berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sehingga menjadi cerminan bagi provinsi lain bahwa seperti inilah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
“Berbicara tentang pariwisata, Amola juga memiliki potensi wisata dan menjadi akses bagi warga Pinrang, Sulsel, untuk masuk ke Sulbar,” sebut Samsuddin.
Panjang jalan Amola-Kaleok sendiri sepanjang 7 km. Sepanjang 2 km telah dikerjakan menggunakan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2014.
“Masyarakat juga sempat mempertanyakan pemerintah desa yang tidak memperbaiki jalan, padahal ada dana desa. Padahal, jalan antar desa adalah wewenang kabupaten,” ucap Samsuddin.
Karena itu, Samsuddin berpendapat, tidak usah ada Musrenbang lagi jika hasilnya yang berupa skala prioritas tidak ditindaklanjuti.
Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, yang bertindak sebagai pimpinan RDP, mengaku sepakat dengan Kades Amola.
“Percuma anggaran untuk Musrenbang jika hasilnya tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya, apakah pemerintah konsisten dengan hasil Musrenbang? Inilah yang belum ditemukan sampai hari ini,” tutur Amiruddin.
Ia mencontohkan, di Kecamatan Tapango, yang menjadi skala prioritas dalam Musrenbang adalah pengerjaan jalan Desa Riso, namun belum dikerja sampai sekarang.
“Mungkin ada perbedaan pandangan politik antara pemerintah dengan masyarakat pada saat itu, sehingga terjadi demikian. Inilah yang membuat kita malas ber-Musrenbang karena berpikir hanya seremonial,” tukas Amiruddin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berharap, bupati terpilih bisa mengubah keadaan ini.
Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Badan Penelitian, Pembangunan, dan Perencanaan (Balitbangren) Polewali Mandar, Jamal, menerangkan kalau pada tahun 2023, yang dianggarkan adalah pengerjaan jalan Sarampu-Tonyaman untuk mendukung akses pariwisata, meskipun Amola menjadi skala prioritas.
“Ini berdasarkan pertimbangan Banggar. Tidak bisa dipungkiri, masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan apakah hasil Musrenbang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” pungkas Jamal. (ilm)
