Kepala Bappeda Kab. Majene, Andi Adlina Basharoe.
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten Majene kembali menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Linerja Triwulan III Tahun 2020, Senin (26/10) di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)nKabupaten Majene Andi Adlina Basharoe mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk seluruh program kegiatan, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK), dan sumber pembiayaan lain.
“Evaluasi kegiatan dan program yang bersumber dari APBD mengacu kepada target yang telah direncanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik target fisik maupun target keuangan untuk mengukur sampai sejauh mana capaian realisasi fisik dan keuangan dengan target yang telah direncanakan,” ucap Adlina.
Ia menyebutkan, ada enam OPD dengan gap diatas 30%, artinya realisasi keuangan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, ada lima OPD yang capaian realisasinya tidak mencapai 50%, dan dua OPD yang capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 50%.
“Ada tiga OPD yang kinerjanya belum maksimal dan tiga OPD dengan kinerja terbaik. Diharapkan OPD dengan kinerja belum optimal agar lebih meningkatkan kinerja supaya target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada triwulan IV,” ujar Adlina.
Terkait laporan tersebut, Penjabat (Pj) sementara Bupati Majene M Natsir meminta Bappeda untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja OPD agar setiap perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada level output saja, tetapi di level outcome.
“Seperti yang diharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia yang setiap tahunnya memeriksa dokumen SAKIP. Melihat kalender 2020 masih ada waktu 59 hari atau 40 hari kerja untuk mengejar realisasi semua kegiatan,” tukas Natsir.
Natsir mengungkapkan, dari hasil monitoring dan evaluasi, baik keuangan dan kinerja, penyerapan DAU masih sangat rendah dari target yang ditetapkan. Hal itu dikarenakan tahun 2020 menjadi awal pandemi covid-19 yang mengharuskan recofusing anggaran dan realokasi program untuk penanggulangan pandemi.
Rapat tersebut juga diisi dengan mendengarkan materi secara daring yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Budi Sudaryono. Materi tersebut terkait potensi ekonomi dan pengembangan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene.
Turut hadir unsur Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene, para ketua komisi DPRD Majene, Pj Sekretaris Daerah Majene, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Majene, staf ahli bupati, asisten Setda Majene, para pimpinan OPD, dan para camat se-kabupaten Majene. (rls)
Reporter: Putra
Editor: Ilma Amelia
