Kadisdikpora Majene, Ir. Iskandar.
Majene, mandarnews.com – Sudah setahun lebih pelaksanaan sekolah tatap muka di Indonesia tidak berjalan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.
Di Kabupaten Majene sendiri, sudah ratusan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belasan telah meninggal dunia.
Tentu hal inilah yang menjadi pertimbangan serius pemerintah sehingga pelaksanaan sekolah tatap muka belum juga dilaksanakan secara normal hingga saat ini.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene Ir. Iskandar, saat ini proses pelaksanaan sekolah tatap muka nantinya sangat bergantung pada vaksinasi tehadap guru dan tenaga pendidik (tendik) yang ada.
“Vaksinasi adalah salah satu upaya terakhir pemerintah untuk memotong mata rantai penyebaran penularan Covid-19 selain dari pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Iskandar yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/3).
Intinya, kata Iskandar, tatap muka didasarkan pada upaya pemerintah menyelesaikan vaksin untuk tendik dan guru sejumlah 5 juta guru secara tuntas dan bertahap yang dimulai bersama dengan vaksinasi terhadap pemberi pelayanan publik.
“Vaksinasi harus bisa dituntaskan pada Juni, sehingga Juli sudah bisa melaksanakan sekolah tatap muka untuk tahun ajaran 2021-2022 yang sesuai dengan harapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” tandas Iskandar.
Lebih jauh ia menjelaskan, mengenai tentang kebijakan penyelenggaraan sekolah tatap muka itu baru saja akan dibahas pada rapat koordinasi (rakor) bersama tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama (Menag), dan Mendikbud yang dijadwalkan Rabu (24/3) kemarin tapi rakor ditunda dengan waktu pelaksanaan selanjutnya belum ditentukan.
“Dilihat dari berbagai informasi, referensi, dan peraturan yang ada serta dijelaskan di berbagai media memang Mendikbud berharap seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2021 – 2022 itu dimulai Juli tatap muka serentak tanpa melihat lagi zona yang ada di wilayah masing-masing. Tapi untuk penjelasan secara rinci kesiapan tatap muka daerah dan sebagainya itu akan dibahas dalam rakor yang ditunda itu,” ujar Iskandar.
Ia pun berharap, pemerintah secepatnya menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi terhadap tendik dan guru agar proses sekolah tatap muka nantinya dapat berjalan pada Juli.
Sementara untuk lingkup Pemkab Majene, Iskandar khawatir vaksinasi terhadap tendik dan guru tidak bisa selesai sebelum Juli mengingat sampai saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene masih fokus pada pemberian vaksin terhadap pemberi pelayanan publik kategori keamanan dan aparatur sipil negara (ASN) sementara jumlah tendik atau guru di Majene sekitar 2.000 lebih.
“Makanya kami harapkan agar vaksin untuk tenaga pendidik segera disiapkan dan bisa menjadi prioritas mengingat kendala pelaksanaan tatap muka nantinya adalah pemberian vaksin terhadap guru. Mudah-mudahan Covid-19 segera berakhir dan guru semua sudah divaksin agar tatap muka 2021-2022 bisa segera berjalan karena prokes di sekolah sudah kami siapkan, sisa vaksin yang belum,” sebut Iskandar.
Sementara Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dinkes Majene Nur Ekawati menyampaikan, proses pemberian vaksinasi dilakukan sesuai dengan struktur sasaran, yakni dimulai dari tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik kategori keamanan, ASN, tenaga pendidik dan guru, lalu masuk pada masyarakat umum serta masyarakat rentan seperti masyarakat lanjut usia.
Nur menuturkan jika jumlah vaksin yang ada sesuai yang didistribusikan oleh Dinkes Sulbar.
“Kalau jumlah dosis vaksin itu sudah ada pembagiannya, jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah penduduk daerah. Sehingga semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak dosis vaksin diterima. Dinkes Sulbar pun terbatas yang diperoleh,” ucap Nur.
Makanya setelah memperoleh vaksin dari Dinkes Sulbar langsung didistribusikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada karena tidak mau ada hambatan pelaksanaan vaksinasi karena tidak ada vaksin.
“Guru dan tenaga pendidik lainnya nanti bisa segera melakukan vaksinasi di kecamatan mengingat jumlah ASN di kecamatan sedikit,” tutup Nur.
(Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
