Sosialisi SIMDA Perencanaan.
Mamasa, mandarnews.com – Koordinator Pengawas (Korwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat (Sulbar), Samsul Aris menilai penyimpangan dominan terjadi berawal dari perencanaan yang buruk.
Melalui pelatihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), perencanaan akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan anggaran.
Samsul Aris mengatakan, penerbitan SIMDA perencanaan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan. SIMDA perencanaan ada dua bentuk, pertama berbentuk dekstop dan kedua berbentuk website.
“SIMDA Perencanaan perlu didukung masyarakat karena hal ini adalah permintaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebab banyak terjadi kesalahan akibat perencanaan salah,” kata Samsul di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Selasa 6 Februari 2018.
Menurut Samsul, jika merujuk pada kasus DPRD Sulbar sebenarnya Pokir (Pokok Pikiran) DPRD itu tidak ‘haram. Sebab tugas DPRD adalah menyampaikan aspirasi masyarakat namun penempatan perlu diperhatikan.
Sehingga harus masuk di perencanaan awal karena di Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah penajaman program prioritas. Hal yang perlu dihindari, kata Samsul, pokir masuk tidak sesuai aturan,
Merespon hal itu, Ketua Komisi I DPRD, Ely Sambo Minanga mengapresiasi langkah tersebut. Ia berharap mulai dari manajemen hingga sumberdaya pengelola ditingkatkan agar menghasilkan target yang diinginkan.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Mamasa, Jono Buntukaraeng juga mengatakan, pelatihan SIMDA perencanaan merupakan hal yang pertama di Sulbar dan akan diterapkan di Kabupaten Mamasa.
Lanjutnya, melalui rencana penerapan Simda perencanaan diharapkan memberikan hasil yang baik pada segi perencanaan.
“Ini juga akan bersinergi dengan SIMDA Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa.
Kegiatan tersebut selain melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamasa juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Mamasa, Orsan Soleman, Ketua Komisi II DPRD, Yohanis Kararatong dan Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Ely Sambo Minanga. Serta Kepala Bapeda Mamasa, Jono Buntukaraeng dan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Bupati Mamasa, Labora.(Hapri)
