
Pj Bupati Polewali Mandar H. Muhammad Hamzih (tengah) dalam rapat koordinasi dengan kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Penjabat (Pj) Bupati H. Muhammad Hamzih berkomitmen menuntaskan sisa utang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah Rp36 milyar.
“Yang pasti memang kita punya utang banyak, sisa Rp30 milyar lebih utang kita. Kita akan lunasi, tuntaskan. Kita tidak mau nanti ada beban bagi Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik,” ujar Pj. Bupati Polewali Mandar H. Muhammad Hamzih saat menghadiri rapat koordinasi dengan kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar, Senin (20/1), di Ruang Pola Kantor Bupati.
Ada beberapa hal yang ikut dibicarakan dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum masuk atau gagal bayar, Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD) yang tidak dibayarkan sudah dua tahun, dan Uang Persediaan (UP) yang belum cair.
“Kita akan mengkaji bagaimana bisa terjadi. Saya kan baru masuk, belum tahu persis. Bagi saya, jangan ada masalah. Insya Allah UP akan dicairkan secepatnya, tidak lama lagi,” tutur H. Muhammad Hamzih.
Ia juga mengaku akan membentuk tim khusus Bagian Keuangan terkait persoalan-persoalan itu.
H. Muhammad Hamzih juga mengajak untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Polewali Mandar memiliki banyak potensi tapi tidak dimanfaatkan.
Selain persoalan tersebut, H. Muhammad Hamzih juga menyoroti tentang status Kabupaten Polewali Mandar yang menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Tahun ini kan Polewali Mandar berada dalam WDP. Itu kan jadi soal juga, apa salahnya? Kita akan menuntaskan masalah itu. Saya, kawan-kawan, dan para camat akan mencari tahu di mana masalahnya dan mencari solusinya yang terbaik agar bisa WTP lagi,” imbuh H. Muhammad Hamzih.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agusniah Hasan Sulur menerangkan, jumlah Rp36 milyar utang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang harus dibayar belum final.
“BPK belum turun untuk mengaudit secara final. Rp7 milyar dana desa belum dibayarkan, belum dana yg lain-lain. Polman urutan terakhir realisasi Dana Desa tahun 2024 di Sulbar,” beber Agusniah.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Polewali Mandar Hamdani menimpali soal pembayaran utang Pemkab.
“Setelah audit, akan dilakukan penyesuaian anggaran utk membayar utang,” kunci Hamdani. (ilm)