Suasana rapat pembahasan RKA OPD bersama Komisi III DPRD Majene
Majene, mandarnews.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene dari Komisi III Rahmatullah tidak bisa menerima Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disampaikan oleh Dinas Sosial saat pembahasan RKA oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bersama anggota DPRD Komisi III di Gedung DPRD, Selasa (20/10).
Alasan Rahmatullah tidak bisa menerima RKA dari Dinas Sosial secara mudah karena ia melihat terlalu banyak program yang menghasilkan anggaran yang kecil dan ragu hal tersebut akan bisa memberikan hasil yang maksimal dan manfaat besar kepada masyarakat.
“Saya pribadi menolak RKA yang disampaikan oleh Dinas Sosial,” jelas Rahmatullah.
Ia menjelaskan, penolakan dari diri pribadi itu bukan berarti tidak memahami apa yang dimaksud dengan nomenklatur. Namun, ia berharap di dalam nomenklatur itu ada hal yang bisa digabungkan selama sasarannya sama sehingga terjadi pemaksimalan anggaran.
“Saya pikir ini bisa diakali dan bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari program-program yang terbentuk dalam RKA,” ujar Rahmatullah.
Anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menegaskan bahwa penolakan yang dimaksud adalah agar tidak buru – buru untuk menerima itu semua, tetapi masih berpeluang dilakukan revisi di Dinas Sosial.
Sementara anggota DPRD lainnya, Abdul Wahab mengatakan persoalan menolak RKA dari OPD yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah hal yang sah saja jika ada alasan dari penolakan itu.
Tetapi menurutnya, membuat suatu program kegiatan itu sudah pasti ada alasannya.
“Ini RKA pasti sudah diatur oleh kode rekening masing-masing program. Misalkan ada program yang dianggap tidak layak atau seperti apa, itu memang sudah seperti itu nomenklaturnya,” kata Abdul Wahab.
Ia menjelaskan, kalau persoalan bagaimana memaksimalkan anggaran atau mau melalukan revisi anggaran agar besar atau lebih efisiensi itu tergantung pada kondisi keuangan yang ada.
“Sehingga secara pribadi saya melihat menolak atau tidak menolak saya ini bukan kita membuat suatu keputusan dalam persoalan pembahasan renja tetapi membuat persoalan apakah ini layak atau tidak layak anggarannya sesuai dengan yang ada nomenklaturnya masing-masing. Nomenklatur bukan kita yang membuat tapi sudah sesuai dengan yang ada pada regulasi,” sebut politisi senior tersebut.
Menurutnya, ketika membuat sebuah pernyataan penolakan apakah diterima atau tidak terlalu prematur bagi ia pribadi karena nomenklatur program dan kegiatan sudah sangat jelas. Jelas alasannya dan regulasinya.
Abdul Wahab justru melihat anggaran yang ada pada Dinas Sosial sangat rendah, tidak sesuai dengan beban kerjanya.
“Saya pikir kalau kita mau memaksimalkan anggaran maka itu bisa dilakukan pada tingkat pembahasan APBD,” tutur Abdul Wahab.
Sementara Kepala Dinas Sosial Majene Muh. Jafar menyampaikan, pembuatan program pada Dinas Sosial sudah berpedoman pada regulasi yang ada.
“Kami telah memaksimalkan anggaran yang ada dan mengikuti nomenklatur yang ada,” pungkas Muh. Jafar.
Reporter: Putra
Editor: Ilma Amelia