
Berita Acara. Bupati Majene, Fahmi Massiara menyaksikan penandatanganan berita acara konsultasi publik peserta forum di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin 29 Januari 2018.
Majene, mandarnews.com – Prioritas daerah dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Majene 2019 dipaparkan Badan Perencana Daerah (Bapeda) Majene di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin 29 Januari 2018.
Pemaparan itu disampaikan dalam konsultasi publik yang dihadiri unsur Muspida, DPRD, Kepala OPD, organisasi masyarakat dan mahasiswa. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bapeda, Afiat Mulwan menjelaskan empat priotas daerah pada rancangan awal RKPD 2019.
Pertama, pengembangan agroindustri, minaundustri dan industri kerajinan kreatif dengan pengembangan industri unggulan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penciptaan lapangan kerja juga akan dilakukan dengan advokasi pembentukan kelompok, pengembangan keahlian kerja dan pembinaan IKM. Hal ini akan didukung dengan pemberian kebijakan produk hukum daerah.
Kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemenuhan kebutuhan dasar dengan peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Serta perluasan UMKM dan IKM dalam pengembangan kewirausahaan dengan perluasan akses pembiyaan.
Ketiga, Pembangunan insfraktuktur penunjang perekonomian produktif dengan mengembangkan sarana dan prasarana perekonomian primer dan pengembangan kawasan wisata.
Keempat, pembangunan insfraktktur penunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemda berencana melakukan pengentasan kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan sanitasi layak. Serta penyediaan air bersih bagi masyarakat
Rencana tersebut dapat apresiasi dari Ketua Komisi I DPRD Majene, Hasriadi. Meski demikian, Hasriadi meminta Pemda memperhatikan perbaikan fasilitas rakyat harus jadi prioritas utama dibenahi.
“Jangan sampai yang empat tadi tidak jalan,” kata Hasriadi.
Sebagai contoh, kata Hasriadi, pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang harus segera dibenahi. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) DPRD, dari 8 komputer, hanya dua yang berfungsi dan menyebabkan pelayanan terganggu.
Contoh lain adalah pelayanan kesehatan. Hasriadi mendesak Pemda membangun tempat tinggal manusiawi bagi petugas kesehatan di daerah terpencil. Guru juga demikian, kata Hasriadi, perumahan guru dipelosok juga harus diperhatikan demi pemerataan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan juga demikan. Pemda harus mengevaluasi rencana dengan menggunakan data yang valid sesuai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Selama ini, sebut Adi Ahsan, konsep Pemda dalam membangun sudah bagus tapi minim pengawasan. Seharusnya setiap program Pemda melibatkan tenaga pengawas dari luar agar konsep dan program berjalan sesuai harapan. Seperti pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pengawasan.
“Konsepnya selalu bagus tapi pengawasannya jelek. Sehingga kualitas dan hasilnya yang penting ada pertangung jawaban, administrasi saja. Berhasil atau tidak yang penting honornya terbayar,” tegas Adi Ahsan.
Kepala Bapeda Majene, Andi Adelina Basharoe mengatakan, hasil usulan dari berbagai pihak dalam konsulutasi publik ini akan ditampung.
“Itu akan kita ramu, kan masih ada beberapa kali pertemuan setelah ini,” tuturnya.
Setelah konsultasi publik, semua OPD akan menggelar Rapat Kerja (Raker). Saat Raker, jelas Adelina, OPD wajib melibatkan pihak luar atau masyarakat untuk membahas hingga Musrembang nanti.
Forum OPD mendatang akan sedikit berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Kali ini Forum OPD 2018 akan digelar di Majene.
Bupati Majene, Fahmi Massiara menyebutkan, melalui forum konsultasi publik ia meminta pimpinan OPD bekerja keras. Utamanya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). OPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur.
“Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan akan lebih terarah dan akuntabel,” harap Fahmi Massiara. (Irwan Fals)