RDP di Kantor DPRD Majene, Jumat (17/6).
Majene, mandarnews.com – Puluhan warga Kecamatan Malunda mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Jumat (17/6).
Mereka melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan dinas terkait penanganan korban gempa mengingat satu tahun lebih sebagian warga Kecamatan Malunda, khususnya Desa Mekatta, Desa Lombong Timur, dan Desa Salutahungan belum tersentuh sama sekali bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa untuk tahap kedua.
Koordinator aksi Munir mengatakan, pihaknya kembali menagih janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene untuk merealisasikan bantuan stimulus gempa tahap kedua sebab telah dijanjikan.
“Kami sangat muak dengan janji-janji pemerintah daerah yang tak kunjung merealisasi bantuan stimulan tahap kedua. Kami seolah dianaktirikan dengan desa lain,” ujar Munir.
Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat Pemkab belum bisa merealisasikan harapan mereka, belum bisa memberikan kepastian terkait realisasi tersebut maka pihaknya akan menutup jalan trans Sulawesi di wilayahnya.
Munir mengaku heran, sebab pasca gempa 15 Januari 2021 lalu, hingga saat ini Desa Mekkatta, Lombong Timur, dan Salutahongan belum tersentuh bantuan stimulus perbaikan rumah terdampak gempa sama sekali.
“Padahal kalau berbicara (daerah) yang paling parah, bisa kita lihat di Desa Mekatta ada 12 korban meninggal dunia, kepala desa kami juga meninggal dunia,” kata Munir.
Mereka menilai, tidak ada niat baik Pemkab untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menganggap proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berbelit-belit.
“Kami berharap segera mendapat kepastian dari Pemerintah Majene, terutama dari Bupati Andi Achmad Syukri Tammalele sebagai 01 dan kami minta desa kami diprioritaskan dalam pemberian bantuan stimulan tahap kedua,” sebut Munir.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene Ilhamsyah mengatakan, dalam melakukan penyaluran bantuan, BPBD Majene selalu mengikuti aturan yang ada dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu pedoman penyelenggaraan bantuan stimulan.
“Jumlah kepala keluarga tahap kedua 5.348 KK dengan klasifikasi rusak berat 1224, sedang 1543, dan ringan 1551. Jika dikalikan keseluruhan maka mencapai Rp1 milyar lebih,” ungkap Ilhamsyah.
Dan hasil verifikasi, lanjutnya, yang dilakukan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertamanan (Perkimtan) ada warga yang melakukan sanggahan. Jumlah sanggahan sebanyak 1000 lebih yakni 1.658.
“Ada proses yang dilakukan, yakni data dari desa kemudian dikelola dan disatukan, baru dilakukan verifikasi, lalu dibuatkan dalam bentuk SK. SK inilah yang akan diajukan ke BNPB untuk permohonan permintaan dana lalu dilakukan review BNPB. Review sangat menentukan dalam proses bantuan stimulan,” tegas Ilhamsyah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan melihat, memang ada kinerja yang kurang cepat dari pemerintah daerah dalam penanganan pasca gempa dan menjadi lambat juga karena pemerintah selalu menerima sanggahan secara personal.
“Data ini tidak terlalu sulit kita ambil karena kita punya sistem, sumber daya manusia di pemerintah desa yang bisa menyelesaikan keseluruhan,” ungkap Adi.
Harusnya, tambahnya, pemerintah bisa bekerja cepat sehingga masyarakat tidak perlu melakukan demo atau aksi dan mendesak agar Dinas Perkimtan menyelesaikan data pada 22 Juni 2022.
“Di antara 22 hingga 27 sudah selesai SK-nya. 27 Juni juga kita akan ke Jakarta bersama-sama anggota DPRD dapil Malunda,” pungkas Adi. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
