Sejumlah guru SMKN 1 Sespa saat menolak pembagian tugas mengajar
Mamasa, mandarnews.com – Kurangnya jam belajar, minimnya alat praktek, mobiler sekolah rusak dan buku panduan mengajar tidak ada bahkan gaji honor setiap guru tidak terbayar membuat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN ) 1 Sesena Padang (Sespa) nyaris terlantar.
Hasil pantauan media saat ke sekolah tersebut, Kamis (26/7) sejumlah guru sedang melakukan rapat bersama pengawas SMK Kabupaten Mamasa, Daud B dan dihadiri langsung Kepala SMKN I Sespa, Tadius.
Sejumlah guru bersepakat menolak pembagian tugas mengajar sebelum manajemen sekolah diperbaiki, buku panduan Kurikulum 2013 (K-13) dilengkapi dan honor guru yang tertunda selama 7 bulan dibayarkan.
Guru Jurusan Pertanian di SMKN 1 Sespa, Yosefat usai rapat menerangkan, agar proses belajar mengajar kembali berlangsung manajemen sekolah harus dibenahi, buku panduan mengajar untuk K-13 harus ada, alat praktek dan gaji honor guru penting dituntaskan.
Pengawas SMK Kabupaten Mamasa, Daud B saat diwawancarai
Kami sangat prihatin dengan kondisi sekolah kami namun apa daya kami hanya tenaga pendidik dan entah kemana kami harus mengadu, sudah hampir dua tahun K-13 diterapkan sedangkan kami belum punya panduan mengajar,” ujarnya.
Mewakili Tenaga Guru Honorer SMKN 1 Sespa Jurusan Perikanan, Efraim juga menambahkan,semua guru tentunya berharap sekolah semakin meningkat kualitasnya namun manajemen sekolah sangat diharapkan untuk diperbaiki apalagi gaji guru ada yang sampai 8 bulan belum terbayar dan ada yang enak bulan.
“Sudah dua minggu tidak terlalu aktif belajar sehingga banyak siswa yang tidak hadir bahkan Pukul 12.00 Wita kami sudah pulang. Untuk alat praktek di jurusan masing-masing saja sangat terbatas. Kalau Pertanian hanya cangkul dan sekop sementara Teknik Komputer dan Jaringan banyak yang rusak komputernya, ” kata beberapa Siswa SMKN 1 Sespa diantaranya Efraim dan Oktavia.
Pengawas SMK Kabupaten Mamasa, Daud B juga menyampaikan, pihaknya sangat prihatin dengan keberadaan sekolah dan setiap datang berkunjung, Kepala Sekolah jarang ditemui.
Lanjutnya, sejumlah mobiler sekolah rusak seolah ada pembiaran, jam belajar siswa terbatas hanya 1 jam lantaran guru tidak memiliki buku panduan mengajar, alat praktek terbatas ditambah lagi gaji guru tidak dibayarkan.
Beberapa masalah yang ada telah berlarut-larut selama hampir dua tahun lebih sejak Kepsek SMKN I Sespa, Tadius memimpin.
Kata Daud, semua guru bersepakat untuk menolak pembagian tugas mengajar sebab masih banyak hal yang perlu dibenahi.
“Saya menyarankan agar Kepsek diganti,”ujarnya.
Ia menjelaskan, Dana Bos yang masuk sekitar Rp 180 juta dan dana yang masuk ada pembukuannya namun proses atau program di dalam tidak dibiayai dengan baik.
Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulbar asal Mamasa, Sudirman Darius menegaskan, jika Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar tidak merespon cepat bahkan mengganti Kepala Sekolah yang ada maka dapat dikatakan Dinas Pendidikan Sulbar juga sama bobroknya dengan Kondisi SMKN I Sespa.
Ia menyarankan, Kepala Dinas Pendidikan mengambil sikap tegas dan cepat karena jika tidak mau merespon kegelisahan guru di SMKN I Sespa maka DPRD Sulbar akan mengambil langkah tegas terhadap Dinas Pendidikan.
“Ini sangat memprihatikan, apalagi menyangkut masa depan generasi kita. Kalau ada pembiaran mau jadi apa nasib daerah kita. Sangat tidak wajar, tiga tahun menerima dana Bos sekolah amburadul dikemanakan dana itu?,” kata Sudirman.
Kepsek SMKN I Sespa,Tadius saat diwawancarai
Merespon sejumlah sorotan tersebut Kelapa Sekolah SMKN I Sespa, Tadius menerangkan, dirinya memang banyak dirong-rong oleh beberapa pihak karena banyak yang tidak senang.
Menurutnya, jika terbukti telah menyelewengkan dana Bos tentu telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Semua dokumen hasil penggunaan Dana Bos juga telah diperiksa Inspektorat Provinsi Sulbar, Ombudsman, bahkan telah dilidik pihak kepolisian namun toh juga apa yang dilaporkan tidak terbukti.
Tadius mengatakan, jumlah siswa tahun lalu sekitar 342 namun sudah tamat 100 orang lebih. Pendaftar di Tahun 2018 hanya sekitar 50 siswa. Jumlah dana Bos yang diterima SMKN I Sespa sekira Rp 400 juta lebih sebab jika dijumlahkan setiap siswa maka khusus SMK memperoleh Rp 1,4 juta pertahun.
“Saya hampir tiga tahun di sekolah ini dan sebagai kepala sekolah hanya 30 % waktu untuk disekolah karena 70% banyak diluar untuk menghadiri rapat dan tugas lainnya. Saya banyak di Kota agar tidak ketinggalan informasi,” tutur Tadius.
Kepsek menjelaskan, masalah gaji honor dianggarkan komite namun pengelolaannya itu urusan komite adapun dana bos 15% untuk honorer belum di banyar kerena SK (Surat Keputusan) Gubernur Sulbar masih ditunggu. Dana Bos yang masuk selama hampir tiga tahun dipakai untuk membiayai rapat-rapat, Alat Tulis Kantor (ATK) dan buku K-13 namun belum datang.
Ia berpendapat, beberapa kendala seperti mobiler, alat praktek yang minim tidak dapat ditangani secara maksimal sebab dana Bos harus mengikuti juknis yang ada artinya tidak dapat difokuskan pada satu kebutuhan saja.
Untuk masalah kerusakan komputer itu telah terjadi sejak saya masuk namun pertimbangan biaya perbaikan lebih mahal maka telah diusulkan ke Provinsi untuk pengadaan komputer.
Menurutnya, dirinya sangat berkeinginan untuk menata sekolah yang ada namun jika terus disoroti siapapun pasti tidak akan tenang. Bukti kepedulian yang telah dilakukan, Perpustakaan telah dibangun, paving blok telah ada dan kantor sekolah telah terbangun namun masih saja dituduh bukan-bukan.(Hapri Nelpan)
