Penulis: Taufik Rama Wijaya
“Salama ki pada-pada” (Salam Untuk Kita Semua).
Selamat datang di Bumi Kondosapata’ Wai Sapalelean Presiden ke-7, Ir. H. Joko Widodo, selaku Masyarakat Mamasa kami menyambut baik kedatangan Presiden ke litak di ada’ I kabupaten Mamasa ini. kali pertamanya sejak Indonesia terbentuk seorang Presiden menginjakkkan kakinya di Kabupaten Mamasa.
Kami sangat senang dengan kunjungan kerja Bapak ke Kabupaten paling tertinggal di Sulawesi Barat ini. Kami sangat berharap dengan kehadiran presiden RI di Kabupaten Mamasa, Mamasa dapat mendaptakan perhatian Nasional.
Seperti yang diketahui oleh banyak warga Mamasa bahwa Kabupaten Mamasa setelah di zaman, Ramlan Badawi-Martinus Tiranda sebagai bupati dan wakil bupati Mamasa memiliki jutaan masalah yang tak selesai hingga akhirnya mereka berdua menyelesaikan periode.
Tak kurang dari 220 Milliar defisit yang ditinggalkan Harmonis untuk Mamasa pada pertengahan 2023 saat mereka mengakhiri jabatannya juga utang dana PEN sebesar 97 Milyar menjadi warisan untuk seluruh rakyat Mamasa.
Defisit 220 M dan keharusan membayar cicilan bunga dana PEN 97 Milyar membuat Mamasa masuk dalam masa krisis dan hampir bangkrut (Kolaps).
Masalah pergeseran Dana Alokasi Khusus untuk dana sertifikasi, dan Tambahan penghasilan Guru dialihkan Oleh Pemda Mamasa, sehingga menimbulakan Gejolak dan mogok kerja oleh Guru guru pada rentan waktu 2022-2024. Pembayaran gaji dan honor para tenaga kontrak daerah juga tenaga Kesehatan menjadi tertunda bahkan untuk gaji para tenaga honorer tahun 2022 diputihkan oleh Pemda Mamasa.
Pemda Mamasa juga melakukan pemecatan terhadap para tenaga kesehatan yang memperjuangankan gajinya sehingga berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan utamanya di RSUD Kondosapata, beberapa tenaga kesehatannya juga melakukan mogok kerja sehingga pelayanan di RSUD Kondosapata sempat terhenti.
RSUD Kondosapata juga memiliki beragam masalah dalam prosedur pelayanan hingga warga Mamasa menyebutnya sebagai “Rumah Sakit Rujukan” rumah sakit yang hanya bisa merujuk pasiennya.
Aparat desa dan kepala desa juga menjadi korban dari defisit yang dialami Mamasa, siltap aparat desa dan kepala desa juga ditunda pembayarannya oleh Pemda Mamasa bahkan sampai 7 bulan padahal seharusnya Pemda Mamasa membayarkan Siltap ini setiap bulan.
Dari 168 desa yang ada di Mamasa belum 50% yang menerima pemabayaran Siltap ini. Rezim harmonis juga meninggalkan utang kepada para pihak ke-3 di Mamasa atau para kontraktor yang nilainya sampai ratusan juta bahkan milliar.
Sebagai informasi juga pak, di Kabupaten Mamasa banyak sekali lasar yang dibangun baik dari dana Kementerian Perdagangan maupun APBD Mamasa seperti pasar Rakyat Malabo, pasar di Kecamatan Balla dan Pasar Barra Barra, yang terbengkalai dan cenderung buang-buang anggaran, karena sebelum gedung pasar ini di bangun Pemda Mamasa tidak mempertimbangkan lokasi pasar sebelumnya sehingga bangunan ini menjadi mubazzir.
Masih ada banyak masalah di Mamasa pak Presiden yang mungkin jika disebutkan satu persatu tidak akan cukup satu buku. Tapi kami berharap masalah-masalah diatas dapat diperhatikan oleh Pemerintah Pusat utamanya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di Mamasa, karena untuk mendapat pelayanan Kesehatan yang Prima di Kabupaten Mamasa masih sangat sulit.
Kami juga berharap penegakan hukum yang tidak pandang bulu untuk mereka mafia dan perampok APBD Kabupaten Mamasa.
Terima Kasih, Kurru Sumanga.
Dari rakyat Mamasa yang mencintaimu.
(*)
