Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly (kedua dari kanan), didampingi oleh Ketua Komisi IV, Agus Pranoto (ujung kiri), dan anggota Komisi IV, Rudi Hamzah (ujung kanan), berfoto bersama Mensos Gus Ipul (tengah).
Polewali Mandar, mandarnews.com – Sebanyak 2.304 peserta tambahan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berhasil didapatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Tambahan ribuan peserta PBI JK yang ditanggung melalui skema APBN didapatkan setelah pertemuan antara Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, bersama Ketua Komisi IV, Agus Pranoto, dan anggota Komisi IV DPRD, Rudi Hamzah, didampingi Sekertaris Dinsos, Ansyari Bahrum, dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dan jajarannya di Kantor Kemensos RI, Rabu (5/8/2026).
“Adanya tambahan kuota PBI JK ini dapat memberikan manfaat ganda bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Selain memperluas akses jaminan kesehatan, kebijakan tersebut juga berpotensi membuat APBD Polewali Mandar menghemat lebih dari Rp1 miliar untuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC),” ujar Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly.
Kunjungan ini dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi warga Polewali Mandar yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5.
Fahry mengatakan, adanya penambahan kuota PBI JK menjadi penting karena cakupan warga kategori desil 1 hingga desil 5 yang ditanggung melalui APBN masih belum maksimal.
“Sampai pada akhir semester satu tahun 2026, baru sekitar 76,8 persen penduduk Polman yang ditanggung PBI JK. Dari 332.800 jiwa penduduk Polman masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5,baru 255.591 jiwa yang ditanggung APBN,” sebut Fahry.
Karena itu, DPRD Polewali Mandar melakukan audiensi bersama Kemensos RI untuk meminta penambahan kuota PBI JK bagi masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui skema APBN.
“Usulan tersebut mendapat respons positif dari Kemensos RI. Bahkan, Bapak Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan alokasi tambahan sebanyak 2.304 peserta PBI JK APBN untuk Kabupaten Polewali Mandar,” ucap Fahry.
Mensos Saifullah Yusuf pun meminta pemerintah daerah terus melakukan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan bantuan sosial dan program jaminan kesehatan pemerintah tepat sasaran.
Dengan data yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat program pemerintah sesuai kondisi sosial ekonomi mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Polewali Mandar, Agus Pranoto, maupun anggota Komisi IV, Rudi Hamzah, menyambut baik tambahan kuota PBI JK tersebut.
Menurut Agus Pranoto, penambahan peserta yang iurannya ditanggung melalui APBN dapat mengurangi beban anggaran daerah dalam pemenuhan UHC.
“Alhamdulillah, Polman dapat tambahan kuota. Itu artinya kita dapat menghemat Rp1 miliar lebih belanja dalam APBD untuk pemenuhan UHC dan dapat digunakan untuk belanja lain seperti perbaikan sarana prasarana kesehatan dan optimalisasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting,” tutur Ketua Fraksi Golkar ini.
DPRD Polewali Mandar juga mendorong pemerintah daerah dan Dinas Sosial terus melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala. Langkah ini penting agar program PBI JK tidak hanya memperluas cakupan jaminan kesehatan, tetapi juga tepat sasaran.
Audiensi DPRD Polewali Mandar ke Kemensos menjadi bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong penguatan jaminan kesehatan dan efisiensi anggaran daerah.
Selain itu, rombongan DPRD Polewali Mandar menemui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, terkait permohonan bantuan tanggap darurat dan pemulihan sosial bagi korban bencana. (rls)
Editor: Ilma Amelia
