Bupati Majene Lukman mengikuti video conference, Jumat (19/2) di ruang rapat Bupati Majene.
Majene, mandarnews.com – Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus mengintensifkan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) 15 Januari lalu.
Tiga kabupaten yang terdampak seperti Majene, Mamuju, dan Mamasa telah mengajukan dan melaporkan data kerusakan infrastruktur, mulai dari rumah, sekolah, perkantoran, hingga kerusakan jalan dalam dua tahap.
Bupati Majene Lukman saat menghadiri rapat koordinasi percepatan rehab rekon pasca gempa Sulbar via konferensi video, Jumat (19/2) di ruang rapat Bupati Majene mengatakan, pada tahap pertama, laporan kerusakan rumah berdasarkan kategori sebanyak 4.099 rumah dengan rincian rusak berat 1.774 unit, rusak sedang 1.140 unit, dan rusak ringan 1.185 unit.
Sementara untuk pendataan tahap akhir jumlahnya bertambah menjadi 7.240 unit dengan rincian rusak berat 3.005 unit, rusak sedang 1.727 unit, dan rusak ringan 2.508 unit.
“Di tahap pertama, data yang dikirim ke pusat masih bersifat sementara, mengingat banyak warga Majene yang belum tercover karena meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke luar Majene,” ujar Lukman.
Di tahap kedua, lanjutnya, barulah masyarakat terdampak pulang kembali ke rumah mereka untuk didata. Untuk itu, Lukman berharap pemerintah pusat memerhatikan data di tahap kedua dan segera dilakukan validasi.
“Kami khawatir justru ada warga terdampak parah dan tidak masuk dalam pendataan tersebut dan akan menjadi masalah baru bagi Pemerintah Daerah,” ucap Lukman.
Ia juga mendesak agar Dinas Permukiman dan Pertamanan (Perkimtan) dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) segera membentuk tim teknis untuk verifikasi agar bisa menentukan data terbaru.
“Kita harap tim yang telah dibentuk nantinya bekerja profesional agar tidak ada salah-salah dalam pendataan sehingga data yang ada real dan sesuai kondisi sebenarnya,” kata Lukman.
Rapat ini juga menghadirkan para pengembang, salah satunya Rumah Permanen Instan Domus yang menjanjikan percepatan pembangunan rumah permanen instan.
Bahkan jika disetujui, masyarakat terdampak di Sulbar bisa segera masuk hunian sebelum lebaran Idul Fitri. Pihak Domus bahkan telah mengunjungi Majene dan Mamuju untuk melihat kondisi wilayah yang akan dibangun.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Idris yang juga hadir merespons solusi tersebut. Hanya saja, ketersediaan lahan yang menjadi lokasi nantinya belum ada yang dibebaskan.
Bahkan untuk tahun ini, tambahnya, tidak ada penganggaran untuk lahan hunian. Sebelumnya ada lahan yang telah diidentifikasi Pemerintah Sulbar, hanya saja secara harga sangat mahal karena di dalamnya ada area perkebunan warga sekitar 3 hektar.
“Permasalahannya saat ini ketersediaan lahan, angka Rp3 milyar pembebasan lahan belum dianggarkan tahun ini. Mungkin bagi Pemerintah Pusat terbilang tidak seberapa, namun bagi Pemerintah Majene sangat besar apalagi tidak masuk dalam penganggaran,” beber Idris.
Direktur Pemulihan dan dan Peningkatan Fisik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI Ali Bernadus menyampaikan, rapat hari ini merupakan diskusi awal.
“Kami segera akan menyusun juklak dan juknis untuk tiga kabupaten di Sulbar, termasuk meminta agar Pemda memfasilitasi warganya untuk membuka rekening penyaluran dana bantuan serta kesiapan penyediaan jasa perumahan untuk datang ke Sulbar,” sebut Ali.
Rapat tersebut juka diikuti Kementerian PUPR, REI pusat, Sekprov Sulbar, Wakil Bupati Mamasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Majene, Mamuju dan Mamasa, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Perkimtan Majene. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
