Majene, mandarnews.com – Slogan Pemkab Majene Profesional, Produktif, Proaktif (Mp3) dianggap gagal. Hal ini disuarakan dalam aksi damai sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Senin, (21/5/2017).
Dalam aksi demo massa ini, para pendemo berasumsi Pemkab Majene gagal dalam melaksanakan program kerja Mp3, lantaran terdapat sejumlah permasalahan dalam perjalanan pemerintahan Bupati Majene Fahmi Massiara dan Wakil bupati Lukman.
Permasalahan yang diasumsikan gagalnya visi MP3 tersebut, Diantaranya Defisit APBD yang dialami Pemkab Majene saat ini sebesar 91,6 Milyar, yang berdampak pada tidak terbayarkannya gaji honorer Pemkab Majene selama 8 bulan, tidak terbayarkannya sertifikasi guru selama 4 bulan, tidak dibayarkannya beasiswa yang dijanjikan Pemkab bagi Pelajar yang berprestasi di Majene.
Selain itu para pendemo juga beranggapan jika Pemkab Majene tidak serius menjadikan kota Majene sebagai kota Pendidikan. Revolusi hijau yang digagas Pemkab Majene juga dianggap tidak sesuai harapan karena hanya menanam cabai dan bunga – bunga.
Anehnya lagi, dalam kondisi keuangan Majene yang memprihatinkan, bukannya pemkab Majene melakukan rasionalisasi anggaran, malahan menghambur -hamburkan uang rakyat dengan kegiatan Bimtek dan Studi Banding di luar daerah yang tidak jelas outputnya. Ini adalah indikasi bahwa Pemkab Majene tidak bersungguh – sungguh dalam mengemban amanah untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat Majene,” jelas para pendemo dalam tuntutannya.
Berdasarkan tuntutan yang diutarakan itulah, sehingga Pemkab Majene dianggap gagal dalam menjalankan Visi MP3. Aksi yang dilakukan di tiga titik berbeda ini juga menyuarakan sejumlah tuntutan lainnya, diantaranya mendesak Pemkab melaksanakan uji publik APBD Majene tahun 2017 dan rencangan APBD 2018, Segera cairkan seluruh dana desa yang ada di Majene, bayarkan kontrak kerja para relawan, bayarkan jasa kesehatan, serta selesaikan pembangunan kantor Catatan Sipil dan Perpustakaan Daerah.
Orasi pertama dilakukan Sekumpulan mahasiswa dengan memblokade sebagian badan jalan di bundaran jalan Gatot Subroto Majene, pada pukul 09. 00 wita. Kemudian aksi dilanjutkan di depan kantor Bappeda Majene lalu Long March ke Kantor Bupati Majene. Beberapa anggota kepolisian dan aparat lainnya terlihat mengawasi aksi damai tersebut.
Pemkab Majene yang diwakili Setda Majene Syamsiar Muchtar, Asisten III Setda Majene Rafly Nur, Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lawaji dan Kabid Keuangan, Kasman, serta sejumlah Kepala Bagian terkait, menyambut beberapa perwakilan pendemo di ruang rapat Setda Majene.
Setda Majene Syamsiar Muchtar dalam sambutanya mengatakan, bahwa apa yang menjadi tuntutan sejumlah OKP akan dicoba dikaji lebih mendalam Pemerintah menurut ketentuan yang berlaku, namun menurutnya sebagian tuntutan tersebut sebenarnya sudah direalisasikan tetapi terkendala beberapa aturan.
“Seperti halnya pegawai honorer sebenarnya beberapa OPD sudah kita bayarkan sebagian besar gajinya, namun ada beberapa diantaranya yang belum,” katanya. (Surahman/ashari)