Sebanyak 5 miliar dana APBN akan dipersiapkan untuk sistem pembangunan drainase di Kabupaten Majene. Tapi dana tersebut belum dapat difinalisasikan pengalokasiaannya.
Menurut Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Sulbar Firdaus, finalisasi pengalokasian sistem drainase di Majene terkendala data titik-titik yang masuk skala prioritas.
Dia menjelaskan, kedepan sistem pembangunan drainase akan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, mulai dari volume air, dimensi saluran hingga pertumbuhan penduduk.
"Setelah itu akan kami menyusun master plan kemudian di Perda-kan. Jadi tidak membanguu sembarangan," tandas Firdaus, dalam rapat pembahasan review masterplan dan DED drainase kota Kab. Majene dan Pemprov Sulbar di ruang Setda kantor Bupati, Jumat 14 September.
Penjelasan Satker didahului kritikan tajam dari perserta rapat.
"Saya harap pihak Satker memperhatikan pengembangan wilayah nantinya, jangan sampai drainase sudah dibangun lantas ada juga proyek pelebaran jalan ini hanya menghabiskan anggaran saja,” kritik Hamzah Atjo, Camat Banggae Timur.
Dia juga mengatakan, kondisi drainase di wilayah perkotaan seperti di sekitar Pertokoan, daerah Lembang, Lutang dan di sekitar Pekuburan Pettoanginan juga harus di benahi.
Menurut Kepala Bappeda Majene, Fadlyn FK, titik–titik yang dianggap rawan dan menjadi langganan banjir di Majene berada di depan Kantor Bappeda Majene, arahnya mulai dari Lokasi SD Negeri 1 Majene.
"Volume air akan meluap jika hujan turun meski dalam skala kecil, sehingga terjadi genangan dan banjir," sebutnya.
Menanggapi rencana pengalokasian program pembenahan drainase tersebut, dia mengungkapkan bahwa sejak 2007 belum ada program serupa dari Pemprov Sulbar.
"Untuk itu kami sangat berharap dari kegiatan ini," pintanya.
Kasub Perumahan Perhub dan Kimbangwil Bappeda Majene, Abdi Manaf mengatakan, kendala yang terjadi selama ini khusus berkenaan penanganan drainase yang ada di jalan negara, Pemkab tidak bisa melakukan penanganan secara optimal karena bukan kewenangan Pemkab.
”Kami sangat berharap dari program kegiatan Pemprov
Sulbar ini, karena memang kondisi drainase di jalan-jalan negara butuh perhatian dan pemikiran dari para konsultan,” imbuhnya.
Dia menawarkan salah satu teknis pembuatan drainase khususnya di titik Timbo-Timbo. Di titik itu, kata dia, sebaiknya dibuatkan drinase yang tertutup, agar menghalangi sampah, dan lumpur yang menumpuk.
"Drainase tertutup juga dibutuhkan di jalan-jalan yang
sempit," usulnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar, memprogramkan proyek pengerjaan drainase di kabupaten Majene yang menggunakan dana dari APBN. Saat ini, tengah dilakukan finalisasi titik-titik drainase yang dianggap rawan banjir dan akan di masukan dalam skala prioritas pengerjaan.(iga/rizaldy)
